Ketua MPR: Sidang Tahunan MPR Forum Tegakkan Kedaulatan Rakyat

16-08-2021 / PARIPURNA

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan Pidato Ketua MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: Devi/Man

 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Bamsoet, sapaan akrabnya mengungkapkan Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

 

Pemaparan tersebut disampaikan Bamsoet saat menyampaikan Pidato Ketua MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Bamsoet juga mengajak mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur dan menyambut dengan suka cita peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan memasuki usianya yang ke-76 tahun pada Selasa 17 Agustus 2021 di tengah keprihatinan nasional menghadapi pandemi Covid-19.

 

“Menjadi tugas dan tanggung jawab segenap masyarakat Indonesia dalam momen setelah 76 tahun Indonesia merdeka untuk melahirkan generasi muda  yang tangguh, bersatu dan optimis sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045. Maka, semangat kebangsaan Sidang Tahunan MPR mampu membangkitkan semangat kebangsaan semangat para penyelenggara negara untuk terus berkinerja melaksanakan amanat rakyat sesuai dengan rambu-rambu konstitusional UUD NRI Tahun 1945,”  ujar Bamsoet.

 

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, dunia dan bangsa Indonesia dalam dua tahun terakhir tengah diuji dengan badai pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Terutama, hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat.

 

“Oleh karena itu, kami sangat mendukung sepenuhnya realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan  yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” tegas Bamsoet. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tujuh RUU Provinsi Sulawesi dan Kalimantan Disetujui Menjadi Usul Inisiatif DPR
07-10-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Sulawesi dan Kalimantan...
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian Penting dari Reformasi Pajak
07-10-2021 / PARIPURNA
Reformasi perpajakan adalah suatu mata rantai tak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan...
DPR RI Terus Efektifkan Fungsi dan Tugas Konstitusionalnya
07-10-2021 / PARIPURNA
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengataka, pada masa persidangan I tahun sidang 2021-2022, DPR RI telah melakukan evaluasi...
Hamid Noor Yasin Dukung Penuh Amnesti Saiful Mahdi
07-10-2021 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin mendukung penuh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan amnesti bagi...