Komisi II Pastikan Pemilu Tetap pada 2024

23-08-2021 / KOMISI II

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: Runi/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.

 

“Kita sudah bentuk tim kerja antara Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP sudah menetapkan dalam tim kerja itu bahwa Pemilu legislatif dan presiden itu tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak itu 27 November 2024," ungkapnya kepada awak media di Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

Menurut Doli memundurkan Pemilu ke 2027, harus dengan melakukan amandemen UUD 1945. "Itu kan nggak semudah itu, jadi tidak bisa diubah dengan UU saja, karena kan UUD 45 itu disebutkan bahwa masa jabatan satu periode pemerintahan itu kan 5 tahun, jadi kalau misalkan kita mau memperpanjang  dan mau memundurkan Pemilu, ya harus dimulai dengan amandemen UUD 45," jelasnya.

 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, menegaskan kembali saat ini komisinya tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu tetap di 2024. Hal tersebut untuk membantah wacana bahwa Pemilu akan diundur dari 2024 ke tahun 2027. "Kami lakukan persiapan-persiapan, draf RUU-nya juga sudah kami selesaikan pada saat itu," kata Doli.

 

Lebih lanjut, Doli memahami memang ada wacana Pemilu dimundurkan dari waktu yang sudah ditetapkan. Namun sepengetahuannya, wacana dimundurkannya Pemilu ke 2027 adalah untuk Pilkada, bukan Pilpres dan Pileg. "Jadi wacana tahun 2027 itu Pilkadanya bukan (Pemilu) nasional. Sekarang kemudian ada sebagian masyarakat yang mencoba mewacanakan itu lagi, tetapi di balik, Pilkadanya di 2024, Pemilu nasionalnya di 2027," pungkas legislator dapil Sumatera Utara III tersebut. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Minta BPN Bergabung dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bergabung ke pelayanan terpadu satu...
Pemkot Tangerang Perlu Sosialisasikan ADM di MPP Kota Tangerang
24-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menghimbau Pemerintah Kota Tangerang untuk menyosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas yang ada...
Legislator Usul Persoalan Pertanahan Harus Dimonitor Lebih Serius
23-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Multazam mengusulkan agar persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat mengenai pertanahan harus dimonitor secara lebih serius...
Terima Audiensi Masalah Pertanahan, Endro Suswantoro: Perlu Pendalaman Lebih Lanjut
22-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti aspirasi masalah pertanahan yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat dalam Rapat Dengar...