Komisi XI Apresiasi dan Dukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Semester II 2021

23-08-2021 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Arief/Man

 

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi atas pelaksanaan Kinerja APBN Semester I Tahun 2021 termasuk penanganan pandemi Covid-19, meskipun memasuki semester II 2021 terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang berpeluang menjadi tantangan bagi laju pemulihan ekonomi. Pandangan positif itu ia sampaikan usai Rapat Kerja (Raker) antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati.

 

Jika melihat kondisi pada triwulan I pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya berada dalam zona negatif 0,74 persen year on year (yoy), kemudian triwulan II pertumbuhan ekonomi tumbuh dalam zona positif 7,07 persen yoy. Sedangkan secara akumulatif pertumbuhan ekonomi semester I mencapai 3,1 persen yoy, inflasi pada semester I masih rendah, nilai tukar rupiah cukup stabil.

 

"Capaian ini menjadi tanda bahwa perekonomian Indonesia keluar dari resesi setelah 4 triwulan sebelumnya berada dalam zona negatif. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai orkestrasi kebijakan baik di sisi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi efektif memberikan harapan pemulihan," ujar Dito Ganinduto dalam keterangan resminya yang diperoleh Parlementaria, Senin (23/8/2021).

 

Lebih lanjut ia mengatakan, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berjalan secara konsisten. Di sisi permintaan telah terjadi secara merata baik dari sisi konsumsi, investasi, ekspor dan impor, maupun dari sisi produksi. Penerimaan perpajakan tumbuh positif di tengah membaiknya aktivitas ekonomi dan perdangan internasional.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun meningkat sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas utama minyak bumi, mineral, batubara, dan CPO. Belanja negara terus diakselerasi untuk penanganan dan pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Defisit dan pembiayaan anggaran sejalan dengan kebijakan countercyclical pada Semester I-2021.

 

“Melihat kinerja APBN Semester I-2021 dan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 saat ini, saya optimis bahwa kerjasama seluruh stakeholders menjadi kunci yang efektif di semester II-2021," ungkap Legislator Dapil Jawa Tengah VIII itu.

 

Untuk itu ia mengatakan, Komisi XI DPR RI, terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid -19 baik di sisi kesehatan melalui testing, tracing, dan treatment termasuk percepatan vaksinasi. Serta turut memberikan dukungan terhadap APBN melalui Belanja Pemerintah dan Progam PEN harus terus diakselerasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha.

 

Sejalan dengan hal tersebut, Dito juga mendukung berbagai kebijakan dan respon Pemerintah baik melalui kebijakan dalam rangka penanganan pandemi. "Maupun melalui pelaksanaan APBN untuk terus diakselerasi sehingga mendukung pengendalian pandemi Covid-19 dan melindungi masyarakat yang terdampak oleh eskalasi kasus Covid-19. sehingga, kinerja pelaksanaan APBN di semester II dapat efektif dan antisipatif dalam penanganan pandemi dan upaya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional," pungkas Dito. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
16-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal...
Puteri Komarudin Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal Secara ‘Door-to-Door’
13-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada...
Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan
07-10-2021 / KOMISI XI
Skema reformasi perpajakan harus segera dirancang sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan. Tidak hanya itu, reformasi juga untuk meningkatkan rasio perpajakan...
Dito Ganinduto: UU HPP Pondasi Perpajakan yang Sehat
07-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan...