TKDD 2022 Harus Dioptimalkan untuk Pembangunan Daerah

25-08-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham serta Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Foto: Jaka/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2022 dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

 

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham serta Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya, apabila kinerja belanja daerah tidak mengalami perbaikan, maka pembangunan daerah yang diharapkan masyarakat bisa jauh dari harapan.

 

"Kami perhatian besar pada kebijakan TKDD. Pasti kita tidak ingin mengalokasikan anggaran TKDD yang direncanakan Rp770,4 triliun tahun 2022, sebagian besar tersedot untuk biaya rutin," ujar Said.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong pemerintah untuk menekankan transfer berbasis kontrak. Langkah ini, dapat meminimalisasi dana menganggur atau idle cash di daerah. Said juga meminta pemerintah agar mulai mengubah penetapan belanja pada APBN 2022. Perubahan itu harus berwujud belanja untuk pembangunan yang lebih besar daripada anggaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

 

Dia menyarankan, pemerintah sudah harus mulai melakukan langkah afirmatif agar setidaknya 40 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa dipersiapkan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang ditopang oleh daerah, minimal dalam waktu tiga tahun ke depan. “Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan kebutuhan pangan hewani,” ungkap Said.

 

Namun di sisi lain Anggota Banggar DPR RI Hamka B Kady menyarankan agar dana desa tidak diarahkan pada BLT. Dia mengharapkan ada perkembangan perekonomian di desa meskipun di tengan pandemi yang melanda.

 

"Dana desa kami sangat berharap kebijakannya tidak lagi mengarah kepada BLT, agar supaya keseimbangan yang kita harapkan terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan perkembangan perekonomian di desa dapat tumbuh. Hampir 80 persen lebih dana desa dipakai untuk BLT. Itu tidak salah, itu jalan yang tepat, tapi dengan kondisi yang akan datang kita berharap ada pertumbuhan," papar Hamka. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aceh Harus Bisa Tingkatkan Daya Saing Ekonomi
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mendorong agar Provinsi Aceh bisa meningkatkan daya saing ekonominya dengan...
Muhidin: Dana Otsus Aceh Layak Diteruskan
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mengungkapkan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh layak dilanjutkan...
Pemulihan Pariwisata Bali Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Perpajakan
25-11-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pemulihan sektor pariwisata menjadi kunci kemajuan ekonomi dan peningkatan...
Bali Perlu Kebijakan Fiskal Khusus untuk Bantu Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi
25-11-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, krisis multidimensi yang disebabkan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak...