Ace Hasan Minta Pemerintah Serius Tangani ‘Stunting’

30-08-2021 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmati, terkait pembahasan anggaran tahun 2022, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021). Foto: Andri/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah stunting (gagal tumbuh) di Indonesia. Menurut Ace, angka stunting Indonesia masih tergolong tinggi.

 

“Walaupun itu adalah ranah dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN, tapi Bu Menteri juga punya kewajiban untuk memastikan soal stunting ini. Bagaimana kita memutus rantai masalah stunting dari aspek yang lebih komprehensif,” kata Ace dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmati, terkait pembahasan anggaran tahun 2022, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

 

Ace menilai hingga saat ini belum ada program sebagai upaya untuk penyelesaian stunting. "Ini penting sekali karena kita kemarin masuk upper middle income country, sekarang turun lagi jadi lower middle income country. Salah satu penilaiannya kan adalah akses terhadap kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Bu Menteri mohon kiranya itu menjadi perhatian,” pesan politisi Partai Golkar itu.

 

Dilansir dari website resmi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, permasalahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil survey Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,67 persen. Angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tak boleh melebihi 20 persen.

 

Untuk itu, Ace mendesak KPPPA untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BKKBN dalam upaya menurunkan stunting. “Saya belum melihat gambaran yang lebih komprehensif bagaimana (KPPPA) mengkoordinasikannya (program) ini dengan kementerian terkait terutama BKKBN dan Kementerian Kesehatan,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II tersebut. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ashabul Kahfi: BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat
07-02-2023 / KOMISI VIII
Sampai saat ini pemerintah dan DPR RI belum menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2023. Pemerintah mengusulkan BIPIH kisaran...
Kemenag Harus Buat Regulasi Cegah Kekerasan Terhadap Anak
02-02-2023 / KOMISI VIII
Kementerian Agama (Kemenag) diserukan membuat regulasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan agama. Setidaknya inilah yang disampaikan Anggota...
Komisi VIII Soroti Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Mengajarkan Paham Intoleransi
30-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha menyoroti adanya lembaga pendidikan keagamaan, baik itu madrasah ataupun pondok pesantren yang...
Bukhori Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji
27-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi antara...