Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi 2022

30-08-2021 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat memimpin Raker Komisi XI DPR RI dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Kepala BPS. Foto : Mentari/mr

 

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar makro ekonomi, target pembangunan dan indikator pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Keputusan tersebut akan diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

 

"Kami sepakati besaran pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5 persen," ungkap Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat raker Komisi XI DPR RI dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (30/8/2021). Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan kali ini lebih tinggi dari Rancangan APBN 2022 sebelumnya yang sebesar 5,0-5,5 persen.

 

Adapun asumsi lainnya yang diubah adalah tingkat suku bunga SUN 10 tahun menjadi 6,8 persen. Angkanya turun tipis dari target sebelumnya sebesar 6,82 persen. Kemudian, untuk asumsi dasar makro lainnya tetap sama seperti, inflasi sekitar 3 persen dan nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS.

 

Begitu pula dengan target pembangunan, dimana DPR dan pemerintah sepakat dengan angka di dalam RAPBN 2022. Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,5 persen-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 persen-9 persen, rasio gini 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,41-73,46. Lalu, indikator pembangunan juga tak ada yang berubah. Nilai tukar petani tetap 103-105 dan nilai tukar nelayan 104-106.

 

Lebih lanjut, poltisi Fraksi Partai Golkar itu membacakan kesimpulan rapat bahwa DPR RI mendorong pemerintah melakukan penguatan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi dan sosial.

 

Belanja kementerian/lembaga dinilai dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian rakyat serta pemerintah diminta untuk dapat menjaga daya beli masyarakat dan mengoptimalkan capaian reformasi struktural di beragam sektor.

 

"Menteri Keuangan juga agar meningkatkan efisiensi biaya hutang sehingga yield SUN dapat mengurangi beban APBN," terang Dito. Sementara Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan berkoordinasi untuk mengembangkan UMKM, ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

 

Legislator dapil Jawa Tengah VIII itu melanjutkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia agar mengantisipasi perkembangan perekonomian global yang dapat memberikan potensi risiko pada nilai tukar. "Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK diharapkan ara memperkuat bauran kebijakan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Prihatin Banyak Subsidi untuk Rakyat yang Dikurangi
30-01-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti naiknya anggaran negara sekaligus ironi berkurangnya beberapa subsidi untuk rakyat. Ia mengungkapkan...
Eriko Sotarduga Sarankan BRI Akuisisi Seluruh BPD di Indonesia
25-01-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyarankan agar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Pembangunan Daerah (BPD)...
Komisi XI Dukung BRI Maksimalkan Potensi Bisnis
25-01-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mendukung upaya Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menjalankan strategi bisnisnya, termasuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada...
Industri Padat Karya Bisa Manfaatkan Program Pemerintah Hadapi Situasi Ekonomi Global
25-01-2023 / KOMISI XI
Industri padat karya di berbagai sektor sedang dihadapkan dengan tekanan berat akibat situasi ekonomi global dan kenaikan suku bunga Bank...