Rapat Dengan BI, Anis Byarwati Apresiasi Program SNAP

31-08-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Mentari/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) atas inovasi yang terus digulirkannya. Pada  17 Agustus 2019, BI meluncurkan program QRIS yaitu kombinasi dari berbagai jenis QR Code dalam berbagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Hal tersebut membuat kegiatan jual beli digital dengan menggunakan QR Code menjadi lebih aman, cepat, serta mudah.

 

BI meluncurkan program inovasi baru yang bernama standarisasi open Application Programming Interfaces (API) Pembayaran (SNAP) antara bank dan fintech pada Agustus 2021. SNAP merupakan standar nasional protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi di proses transaksi pembayaran. Peluncuran SNAP bertujuan menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal.

 

Bersama dengan apresiasi tersebut, Anis mengajak kepada BI untuk memikirkan tantangan yang dihadapi di era digital ini. Ia menegaskan bahwa program SNAP yang dijalankan berbasis digital, membutuhkan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang mumpuni.  Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia negeri yang terbentang sangat luas ini terdiri dari kepulauan yang sangat banyak.

 

“BI perlu mendalami dan mempersiapkan strategi yang dapat digunakan untuk menjangkau Indonesia yang sangat luas ini,” ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia secara virtual, Senin (30/8/2021).

 

Selain itu, Anis juga menyoroti tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang masih rendah. Terutama untuk literasi digital yang menurut Anis harus benar-benar di tingkatkan dan diantisipasi. Hal lain yang diingatkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengenai risiko siber dan proteksi data yang perlu benar-benar dijaga. “Bagaimana agar data itu menjadi data berdaulat yang terproteksi dan tidak mudah bocor,” kata Anis.

 

Ia juga menyampaikan perlunya kehati-hatian atas munculnya shadow banking (Lembaga-lembaga non bank yang melakukan aktivitas seperti bank) yang banyak bermunculan akhir-akhir ini. Oleh karenanya, BI didorong untuk melakukan pembenahan kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai nasabah. “Intinya, kita perlu memikirkan bagaimana agar program SNAP yang bagus ini, dapat diantisipasi dari sisi infrastruktur, gangguan risiko siber, shadow banking dan dukungan kebijakan,” pungkas Anis. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
16-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal...
Puteri Komarudin Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal Secara ‘Door-to-Door’
13-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada...
Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan
07-10-2021 / KOMISI XI
Skema reformasi perpajakan harus segera dirancang sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan. Tidak hanya itu, reformasi juga untuk meningkatkan rasio perpajakan...
Dito Ganinduto: UU HPP Pondasi Perpajakan yang Sehat
07-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan...