Pemerintah Perlu Hati-Hati Ambil Kebijakan Fiskal Berdampak Pelebaran Defisit

06-09-2021 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Aras dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan dalam agenda Laporan dan Pengesahan Hasil Panja-Panja Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Foto: Runi/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Aras meminta pemerintah perlu hati-hati terhadap kebijakan fiskal yang dapat mengakibatkan pelebaran defisit. Sebab, batas maksimum kebijakan pelebaran defisit APBN maksimal sebesar 6,34 persen dari PDB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, akan berakhir pada tahun 2023.

 

Hal itu disampaikan Aras dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan dalam agenda Laporan dan Pengesahan Hasil Panja-Panja Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

 

“Fraksi PPP mengingatkan bahwa relaksasi berupa pelebaran defisit jangan sampai membuat pemerintah terlena. Karena itu Fraksi PPP meminta pemerintah untuk melakukan langkah hati-hati dan prudent terhadap kebijakan fiskal yang mengakibatkan pelebaran defisit,” jelas Aras.

 

Menurut Aras, kebijakan utang baru yang timbul sebagai bagian dari kebijakan pelebaran defisit tersebut harus sesuai dengan kondisi pasar keuangan agar mendapat pembiayaan yang paling efisien. Karena itu, untuk menekan pelebaran defisit, Aras meminta pemerintah agar mencari sumber-sumber perpajakan baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

 

Bahkan, bila perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan agar sesuai dengan kondisi saat ini. “Di tengah meningkatnya belanja negara terutama dalam menghadapi Covid-19, penerimaan negara perlu ditingkatkan agar defisit tidak semakin melebar,” pesan Anggota Komisi V DPR RI ini.

 

Senada, Anggota Badan Anggaran DPR RI Nasir Djamil menilai defisit di bawah 6,34 persen terhadap PDB lebih karena rendahnya kinerja belanja pemerintah yang hanya mencapai 94,6 persen dari pagu anggaran serta meningkatnya jumlah SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang signifikan. “Adanya defisit tersebut, membawa dampak kebijakan, khususnya melalui penerbitan utang, jumlahnya menjadi tidak proporsional,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

 

Diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2020 memperbolehkan defisit APBN terhadap PDB lebih dari 3 persen dengan syarat hanya tiga tahun. Tahun 2020, dari target 6,34 persen, realisasi defisit sebesar 6,09 persen. Adapun tahun 2021 ini, batas maksimum defisit diturunkan menjadi 5,7 persen. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aceh Harus Bisa Tingkatkan Daya Saing Ekonomi
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mendorong agar Provinsi Aceh bisa meningkatkan daya saing ekonominya dengan...
Muhidin: Dana Otsus Aceh Layak Diteruskan
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mengungkapkan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh layak dilanjutkan...
Pemulihan Pariwisata Bali Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Perpajakan
25-11-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pemulihan sektor pariwisata menjadi kunci kemajuan ekonomi dan peningkatan...
Bali Perlu Kebijakan Fiskal Khusus untuk Bantu Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi
25-11-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, krisis multidimensi yang disebabkan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak...