Komisi VII Setujui Pagu Definitif Kemenperin TA 2022 Sebesar Rp3,4 Triliun

08-09-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Geraldi/jk

 

 

Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Definitif Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) Kemenperin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,43 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

 

Secara rinci, Eddy menjabarkan, berdasarkan keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian Perindustrian besaran Pagu Definitif masing-masing satuan kerja (satker) di Kementerian Perindustrian di antaranya Sekretariat Jenderal Rp325.769.475, Ditjen Industri Agro Rp125.901.893, dan Ditjen Industri Kimia Farmas dan Tekstil (IKFT) Rp119.239.400.

 

Kemudian Ditjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Rp241.063.940, Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Rp546.413.080, Inspektorat Jenderal Rp50.643.630, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Rp663.296.510, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Rp181.650.790, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Rp1.177.000.000

 

“Atau seluruhnya dengan total berjumlah Rp3.430.978.618.000. Selanjutnya Pimpinan Komisi VII meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota, apakah RKA K/L kementerian perindustrian tahun Anggaran 2022 dapat disetujui?,” tanya Eddy kepada para Anggota Komisi VII yang hadir, baik secara fisik maupun virtual. “Setuju,” jawab seluruh Anggota Komisi VII DPR RI.

 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian mengaku optimistis dan terpacu atas  adanya tambahan anggaran tersebut. Sehingga, diharapkan Kementerian Perindustrian mampu menjadi ujung tombak  untuk menopang perekonomian Indonesia.

 

“Bahwa tadi kami melihat pagu definitif sudah ada kenaikan. Artinya Komisi VII DPR RI benar-benar mendukung adanya penambahan dari keperluan anggaran kementerian, dan ini semua dalam rangka kita mencapai semua program yang kita rumuskan,” ujar Menteri Agus Gumiwang. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sartono Soroti Tak Berfungsinya Sistem Peringatan Dini Gunung Semeru
05-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyoroti tidak berfungsinya Sistem Peringatan Dini (early warning system) pada musibah letusan Gunung...
Komisi VII Yakin Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri
05-12-2021 / KOMISI VII
Tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus mengandalkan fosil sebagai sumber energi utama, Komisi VII DPR RI menekan pentingnya menghasilkan energi baru...
Mulyanto: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME
03-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia, bahwa ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified...
Komisi VII Himpun Data Produksi Gula Dalam Negeri
27-11-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk memastikan...