Komisi VII Setujui Pagu Definitif Kemenperin TA 2022 Sebesar Rp3,4 Triliun

08-09-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Geraldi/jk

 

 

Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Definitif Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) Kemenperin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,43 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

 

Secara rinci, Eddy menjabarkan, berdasarkan keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian Perindustrian besaran Pagu Definitif masing-masing satuan kerja (satker) di Kementerian Perindustrian di antaranya Sekretariat Jenderal Rp325.769.475, Ditjen Industri Agro Rp125.901.893, dan Ditjen Industri Kimia Farmas dan Tekstil (IKFT) Rp119.239.400.

 

Kemudian Ditjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Rp241.063.940, Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Rp546.413.080, Inspektorat Jenderal Rp50.643.630, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Rp663.296.510, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Rp181.650.790, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Rp1.177.000.000

 

“Atau seluruhnya dengan total berjumlah Rp3.430.978.618.000. Selanjutnya Pimpinan Komisi VII meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota, apakah RKA K/L kementerian perindustrian tahun Anggaran 2022 dapat disetujui?,” tanya Eddy kepada para Anggota Komisi VII yang hadir, baik secara fisik maupun virtual. “Setuju,” jawab seluruh Anggota Komisi VII DPR RI.

 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian mengaku optimistis dan terpacu atas  adanya tambahan anggaran tersebut. Sehingga, diharapkan Kementerian Perindustrian mampu menjadi ujung tombak  untuk menopang perekonomian Indonesia.

 

“Bahwa tadi kami melihat pagu definitif sudah ada kenaikan. Artinya Komisi VII DPR RI benar-benar mendukung adanya penambahan dari keperluan anggaran kementerian, dan ini semua dalam rangka kita mencapai semua program yang kita rumuskan,” ujar Menteri Agus Gumiwang. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BBM Langka di Beberapa Daerah, Pemerintah Harus Bertindak Cepat
20-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele menyusul kabar kelangkaan BBM jenis premium...
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...