Kemenperin Perlu Antisipasi Dua Potensi ‘Ledakan’ Pasca-Pandemi di Masyarakat

08-09-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring. Foto: Geraldi/jk

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian RI, untuk mengantisipasi dua potensi ‘ledakan’ yang terjadi pascapandemi Covid-19 di masyarakat. Karena itu, Tifatul berharap peningkatan program perindustrian yang dijalankan Kemenperin pada tahun 2022 dapat menjawab persoalan tersebut, untuk menghadirkan solusi di tengah masyarakat.

 

“Ada peningkatan industri ini penting dan program-program di Kemenperin itu mudah-mudahan sukses dan lancar. Karena ada prediksi yang menyebutkan bahwa pasca-Covid ini sangat berat, akan ada banyak hal yang terpendam yang tidak tertangani selama Covid-19 ini akan meledak begitu, atau terungkap,” jelas Tifatul dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian RIdi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

 

Potensi ledakan pertama, menurut Tifatul, adalah melonjaknya penyakit yang tidak menular tapi sangat serius di masyarakat, seperti diabetes atau TBC. Beberapa penyakit ini, menurut Tifatul, tidak terpantau dengan baik karena energi masyarakat saat ini lebih fokus kepada penanganan pandemi Covid-19.  Karena itu, Tifatul meminta Ditjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin RI, harus serius menjalankan salah satu rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri bahan baku obat.

 

“Bahan baku obat kita ini, menurut laporan yang saya baca, 96 persen itu impor. Sehingga apa-apa kita beli. Buat obat turun panas aja, kita beli bahan bakunya. Saya pikir kalau kita ingin menciptakan legacy, terutama kepada Pak Agus (Menperin) saat menjadi menteri, kita bisa mendobrak ini. Negara India saja kalau menerima tawaran investasi dari negara lain, misalnya lima tahun setelahnya harus diserahkan untuk dikelola oleh orang India. Nah, ini 96 persen bahan baku obat di kita itu impor,” kritisi politisi Fraksi PKS ini.

 

Potensi ledakan kedua, sambung Tifatul, adalah yaitu terkait pengangguran. Menurut laporan yang diterimanya, angka pengangguran di Indonesia meningkat sampai di atas 30 persen. Meningkatnya angka pengangguran itu disebabkan karena pandemi yang berkepanjangan. Sehingga, banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemotongan gaji yang tidak cukup untuk hidup di kota dan bermigrasi ke kampung halaman.

 

“Karena itu, lapangan kerja kita dalam bentuk industri dan pengembangan lapangan kerja lainnya, harus ditingkatkan. Dua hal ini menyangkut masa depan generasi kita mendatang. Tapi, show must go on. Pak Menteri harus banyak berkorban banyak untuk bangsa dan negeri ini,”  harap legislator dapil Sumatera Utara I itu. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sartono Soroti Tak Berfungsinya Sistem Peringatan Dini Gunung Semeru
05-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyoroti tidak berfungsinya Sistem Peringatan Dini (early warning system) pada musibah letusan Gunung...
Komisi VII Yakin Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri
05-12-2021 / KOMISI VII
Tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus mengandalkan fosil sebagai sumber energi utama, Komisi VII DPR RI menekan pentingnya menghasilkan energi baru...
Mulyanto: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME
03-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia, bahwa ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified...
Komisi VII Himpun Data Produksi Gula Dalam Negeri
27-11-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk memastikan...