Komisi VIII Dorong Peningkatan Status UPT BNPB Padang

09-09-2021 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (kiri) saat meninjau Gedung UPT BNPB di Padang, Sumatera Barat. Foto: Andri/nvl

 

Komisi VIII DPR RI mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Bencana di Padang ditingkatkan statusnya menjadi Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, peningkatan status tersebut penting dilakukan karena untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa dan tsunami di wilayah Sumatera. Dimana, Sumatera Barat akan diproyeksikan sebagai pusat penanggulangan bencana untuk regional Sumatera.

 

"UPT BNPB Padang nantinya akan naik kelas menjadi Balai Besar Logistik serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BNPB. Nantinya, gedung ini akan memiliki empat fungsi antara lain sebagai kantor kemudian sebagai gudang logistik untuk regional Sumatera,” ujar Yandri saat meninjau Gedung UPT BNPB di Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/9/2021).

 

Diungkapkan Yandri, hal tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menpan RB. Kedepannya, selain berfungsi sebagai Gudang logistik, juga akan menjadi tempat pelatihan khususnya untuk memperkuat sumber daya manusia dan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) regional Sumatera.

 

Politisi Fraksi PAN ini menyampaikan beberapa persyaratan dari Menpan RB yang harus dipenuhi. “Pertama, adanya lahan tanah dan bangunan. Kedua, adanya personil atau Sumber Daya Manusia. Ketiga, adanya aktifitas dan program,” ungkap Yandri seraya menambahkan, kedepannya Balai Besar akan dipimpin oleh pejabat setingkat direktur.

 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyebutkan alih status menjadi Balai Besar Logistik dan Peralatan tersebut akan menguntungkan masyarakat Sumbar kerena akan mempercepat penanganan bencana alam dan menjadi lebih baik lagi.

 

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar akan memberikan dukungan penuh untuk peningkatan fasilitas Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di Padang. Salah satu bentuk dukungan tersebut yaitu melakukan penambahan hibah lahan.

 

Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Lilik Kurniawan menuturkan alih aset UPT dan Pusdalops Penanggulangan Bencana menjadi Balai Besar Logistik dan Peralatan sudah dilakukan sehingga ke depan pengelolaannya akan langsung di bawah BNPB.

 

Selain Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB, di lokasi ini rencananya juga dikembangkan menjadi Pusdalog Regional serta pusat pendidikan dan pelatihan kebencanaan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, BNPB masih membutuhkan tambahan hibah lahan sekitar dua hektare lagi agar pembangunan bisa lebih maksimal.

 

Ia mengatakan dengan adanya Balai Besar Logistik dan Peralatan Regional ini nantinya kesiapan SDM penanggulangan bencana di wilayah Sumatra akan lebih memadai dan profesional. Tentu juga mempersingkat jarak ketika terjadinya bencana di wilayah Sumatra. “Kalau terjadi bencana logistik bisa didorong dari sini. Tidak perlu menunggu dari Jakarta,” harapnya. (man/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka Minta Kemenag dan KUA Cegah Kawin Kontrak
24-11-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena kawin kontrak dengan modus kawin siri yang marak...
Komisi VIII Usulkan Kota Bogor Jadi ‘Pilot Project’ Revitalisasi KUA
24-11-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan Kota Bogor sebagai pilot project revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih...
Komisi VIII Tinjau Pembangunan Asrama Haji di Indramayu
24-11-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan, ke depan, Asrama Haji Embarkasi Indramayu akan menjadi tempat screening bagi...
IAHN Gde Pudja Perlu Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi
24-11-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII Rachmat Hidayat mengatakan mendorong penguatan dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Hindu Negeri (IAHN)...