Tanah HGU dan HGB Telantar Bisa Redistribusi

11-09-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Hugua usai mengikuti pertemuan dengan otoritas pertanahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (10/9/2021). Foto: Husen/Man

 

Banyak tanah dengan status hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang ditelantarkan pemiliknya terlalu lama. Ini bisa jadi objek redistribusi lahan untuk para petani miskin dan tak memiliki lahan. Identifikasi tanah HGU dan HGB telantar ini sedang giat dilalukan Komisi II DPR RI.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Hugua usai mengikuti pertemuan dengan otoritas pertanahan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (10/9/2021). "Banyak tanah HGU maupun HGB ditelantarkan. Kita akan identifikasi kira-kira berapa luas tanah HGU yang ditelantarkan yang bisa menjadi objek redistribusi untuk para petani yang tidak memiliki tanah dan miskin," ucapnya.

 

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, dalam reforma agraria ada kebijakan redistribusi tanah. Semua tanah HGU diindentifikasi dulu luas dan kepemilikannya. Banyak tanah HGU milik perusahaan-perusahaan besar di berbagai daerah ditelantarkan.

 

Setelah identifikasi selesai, diserahkan ke pemerintah daerah untuk dijadikan objek redistribusi. "Pemda akan menetapkan siapa yang berhak diberi tanah objek redistribusi untuk kemudian menjadi hak milik," jelas Hugua.

 

Legislator asal Sulawesi Tenggara itu, mengungkapkan, tanah yang dikuasai BUMN, seperti PTPN banyak pula yang ditelantarkan. Ini harus diidentifikasi berapa tahun ditelantarkan dan apakah bisa menjadi objek redistribusi tanah. Dikatakan Hugua, tanah-tanah telantar kerap kali mengundang konflik yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

 

"Keberadaan tanah sangat terbatas, sementara penduduk bertambah terus. Masalah tanah tidak pernah berakhir selama manusia hidup. Tanah yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, akan ada masalah terus, karena tanah merupakan hak paling asasi," tutup Hugua. (mh/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Terima Audiensi DPRD Rokan Hilir dan Surabaya
02-12-2021 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menerima audiensi dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Surabaya. Dalam audiensi yang digelar dalam...
Komisi II Masih Tunggu Kesepakatan Pemerintah dan KPU tentang Jadwal Pemilu 2024
02-12-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan, Komisi II belum memiliki agenda untuk mengakomodir permintaan dari KPU karena belum...
Komisi II Apresiasi Implementasi UU Desa oleh Pemkab Bekasi
01-12-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengikuti kunjungan kerja spesifik II DPR RI ke Kabupaten Bekasi untuk mengetahui...
Guspardi Gaus Soroti Rendahnya Realisasi Serapan Belanja Daerah
29-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan belanja daerah. Padahal realisasi APBD yang optimal menjadi...