Komisi IV DPR Menargetkan Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Selesai Tahun Ini

13-09-2021 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memberikan sambutan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Badan Riset dan Observasi Laut (BROL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Foto: Suci/nvl 

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menargetkan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) selesai tahun ini. Undang-Undang yang umurnya sudah 31 tahun tersebut dinilai sudah tidak efektif lagi untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Sudin saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Badan Riset dan Observasi Laut (BROL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekaligus  membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentan KSDAE di Perancak, Jembrana, Bali, Kamis (9/9/2021)

 

“Saya maunya revisi Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang umurnya sudah  31 tahun dapat selesai tahun ini. Oleh karena itu, kami datang ke sini sekaligus melakukan diskusi dengan  Dirjen KKP dan Dirjen KLHK untuk meminta masukan  revisi UU Nomor 5 tahun 1990,” tegasnya.

 

Dalam acara yang dihadiri Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  Laksda TNI Adin Nurawaluddin, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno dan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikaan Budi Sulistyo, Sudin menjelaskan bahwa yang masih menjadi kendala dan menjadi perdebatan adalah satu hal yaitu yang menjadi kewenangan antara KKP dan KLHK.  

 

“Terumbu karang itu di bawah siapa, ini kan masih abu-abu nih. Kemudian coral yang dibudidayakan dan akan diekspor itu di bawah siapa. Dan  kemarin, Komisi IV menerima pengaduan dari penangkar ikan arwana yang ekspornya ditutup sementara. Karena Dirjen KSDAE belum lepas juga, dan Dirjen PDKP belum nerima. Nah ini masih di awang-awang ini antara di hutan apa di laut,” tambah politisi PDI-Perjuangan.

 

Sudin mengharapkan, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini dapat diselesaikan untuk menumbuhkan dan menjalankan perekonomian masyarakat. “Saya berharap semoga cepat usai dan ini akan menjalankan perekonomian masyarakat. Luar biasa sekali itu ikan arwana. Budidayanya bagus, ekspornya bagus, harganya juga bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tandasnya. (sc/es)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Andi Akmal Pasluddin Minta GBB Panaikang Makassar 'Upgrade' Teknologi Mesin
21-10-2021 / KOMISI IV
Saat menyambangi Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin...
Hari Pangan Sedunia Momentum Evaluasi Kedaulatan Pangan Dalam Negeri
18-10-2021 / KOMISI IV
Hari pangan sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober merupakan momentum tepat untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pengelolaan pangan di...
Komisi IV Apresiasi Produktivitas Balitsereal Maros Sulawesi Selatan
15-10-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi Balai Penelitian Tanaman Serelia (Balitsereal) milik Badan Penelitian dan Pengembangan...
Komisi IV Dukung Pengembangan Taman Nasional Bantimurung
15-10-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan dukungan Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan...