Komisi XI bersama Pemerintah Sepakat Bahas RUU HKPD dalam Rapat Panja

13-09-2021 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Pimpinan DPD RI. Foto: Mentari/Mr

 

Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam rapat kerja kali ini, fraksi-fraksi di Komisi XI bersama Komite IV DPD turut menyampaikan pandangannya atas penjelasan pemerintah itu. 

 

"Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI bersama pemerintah sepakat akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai substansi RUU HKPD dalam rapat panitia kerja," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021). 

 

Usai menyampaikan pandangan terhadap penjelasan pemerintah itu, Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI akan menyampaikan dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada pemerintah pada hari Senin minggu depan pada tanggal 20 September 2021. Adapun RUU HKPD ini merupakan penyempurnaan dari regulasi hubungan keuangan pusat dengan daerah yang sebelumnya telah ada. 

 

Menurut Dito, dalam rentang satu dasawarsa telah terjadi dinamika perkembangan yang signifikan juga memunculkan berbagai tantangan dalam memunculkan desentralisasi fiskal, efektivitas belanja daerah, tingginya belanja infrastruktur di daerah dan sebagainya. Maka berbagai upaya perbaikan telah dilaksanakan secara parsial seperti UU APBN dimana ada alokasi DAU untuk infrastruktur dan DAK berbasis usulan. 

 

Untuk menjawab tantangan yang ada, Dito mengatakan, perlu disusun kebijakan baru. "Yang berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi belanja dan peningkatan pelayanan publik melalui sinergi demi mendukung target pembangunan nasional ataupun peningkatan kapasitas perpajakan daerah melalui penyusunan RUU ini," urainya. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
16-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal...
Puteri Komarudin Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal Secara ‘Door-to-Door’
13-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada...
Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan
07-10-2021 / KOMISI XI
Skema reformasi perpajakan harus segera dirancang sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan. Tidak hanya itu, reformasi juga untuk meningkatkan rasio perpajakan...
Dito Ganinduto: UU HPP Pondasi Perpajakan yang Sehat
07-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan...