Anggota DPR Sayangkan Pemerintah Belum Kabulkan Kebutuhan Dana Abadi Pesantren

13-09-2021 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari saat menghadiri Rapat Panja Asumsi Dasar, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2022 bersama pemerintah yang diselenggarakan secara hybrid. Foto: Jaka/Mr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari menyayangkan pemerintah belum mengabulkan kebutuhan riil terkait dana abadi pesantren dan penambahan dana desa. Ia menambahkan, pemerintah beralasan anggaran sudah defisit, bahkan dalam laporan disebutkan bahwa APBN tahun 2022 diperkirakan mencapai defisit Rp868 triliun (4,85 persen) dan pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun.

 

“Padahal keduanya ini sudah dijamin oleh UU Nomor 18/2019 Pasal 45 dan UU Nomor 6/2014. Akibatnya kita belum melihat bagaimana desentralisasi, semangat APBN yang berkeadilan dan berkelanjutan bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Ratna dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2022 bersama pemerintah yang diselenggarakan secara hybrid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

 

Dalam kerangka itulah, Ratna meminta agar pemerintah bersama DPR harus melihat beban fiskal berupa defisit anggaran tersebut, dalam perspektif generasi mendatang. Bahwa, menurutnya, anak-anak muda Indonesia ke depan akan semakin sempit menikmati ruang fiskal, yang disebabkan dari kebijakan yang diambil oleh generasi saat ini.

 

“Karena itu, saya ingin pertegas dalam hal ini, bahwa bagaimana sebenarnya perencanaan pemerintah dalam pembayaran utang yang akan kita ambil pada tahun 2022 nanti yang rasio utang terhadap PDB menjadi 43 persen,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

 

Diketahui,  dalam rapat tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebutkan terdapat selisih antara defisit sebesar Rp868 triliun dengan pembiayaan utang Rp973,6 triliun, yaitu sebesar Rp 105,6 triliun. Namun, besaran Rp 105,6 triliun tersebut sangat tergantung pada tingkat besaran PDB pada 2022.

 

Dengan komposisi ini, menempatkan rasio utang terhadap PDB menjadi 43 persen dan rasio utang terhadap pendapatan menjadi sekitar 51,93 persen. Yang terdiri dari bunga utang Rp405,8 triliun dan pokok utang kisarannya Rp550 triliun. “Sehingga, beban utang yang harus ditanggung pada 2022 sebesar Rp955,87 triliun,” jelas Said. (rdn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Said Abdullah: Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak Turunnya Devisa Negara
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, pelarangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah pada 1-31 Januari 2022...
Said Abdullah: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Cadangan Batu Bara Nasional
03-01-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M. H. Said Abdullah menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional...
Hadapi Tantangan ke Depan, Said Minta Pemerintah Antisipasi Aset Kripto
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengatakan Indonesia ke depan akan menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah,...
Prediksi Ketidakpastian Keuangan Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi
31-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Tidak hanya di Indonesia, pasar keuangan global diprediksi mengalami ketidakpastian pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19. Ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah...