RUU KUP Perlu Dibahas Secara Mendalam dan Hati-hati

14-09-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudi saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah . Foto: Mentari/Mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai pembahasan RUU  tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) perlu dibahas secara mendalam dan hati-hati. Sebelumya, Fraksi Partai Golkar DPR RI telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah pada Senin (13/9/2021).

 

“Kami memahami pentingnya reformasi perpajakan guna mendukung konsolidasi fiskal menuju disiplin fiskal sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Namun demikian, upaya reformasi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, cermat, dan tidak tergesa-gesa dengan pula memperhatikan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi. Tentu kita juga perlu memastikan bahwa pembahasan nantinya berlangsung dengan komprehensif dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat,” urai Puteri dalam keterangan tertulis yang kepada  Parlementaria, Selasa (14/9/2021).

 

Diketahui, substansi RUU KUP yang disusun pemerintah tersebut tidak hanya memperbarui ketentuan umum dan tata cara perpajakan saja. Tetapi, RUU tersebut juga memuat penambahan substansi baru dan mengubah ketentuan yang ada terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Cukai yang diatur dalam undang-undang terpisah, serta rencana pengenaan Pajak Karbon.

 

“Secara umum, dari aspek formil, kami memandang ketentuan-ketentuan dalam RUU ini harus menghindari potensi dan celah terjadinya aggressive tax collection. Sementara dari aspek materiil, kami mendorong agar ketentuan dalam RUU ini tidak mengarah pada pemajakan yang eksesif,” tutur Puteri lebih lanjut.

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu juga menyoroti terkait usulan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, maupun jasa pelayanan kesehatan medis. Menurutnya, usulan tersebut tidak tepat untuk diberlakukan karena menambah beban masyarakat. Selain itu, rencana tersebut juga berpotensi bertentangan dengan tujuan negara, baik untuk menciptakan kesejahteraan maupun investasi di bidang sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

 

Menutup keterangannya, Puteri juga mengimbau Kementerian Keuangan untuk terus membenahi dan meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan. “Baik dalam proses pembahasan maupun setelah pengesahan RUU ini, saya kira administrasi perpajakan perlu untuk terus diperkuat. Tujuannya agar ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dalam RUU ini nantinya dapat terlaksana dengan lebih baik di lapangan. Sehingga bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara dan perekonomian nasional,” tutup Puteri. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sistem Sewa Komunikasi Data Kemenkeu, Hergun Ingatkan Penyalahgunaan Data
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)...
Penambahan Anggaran Kemenkeu Harus Sejalan dengan Target Penerimaan Negara
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati mengatakan, penambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus sejalan dengan target penerimaan negara di...
Komisi XI Setujui Anggaran BPS TA 2022 Sebesar Rp5,6 Triliun
22-09-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, Komisi XI DPR RI menyetujuiRencana Kerja dan AnggaranBadan Pusat Statistik (BPS)...
Bicara Utang Pemerintah, DPR Ingatkan akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang
17-09-2021 / KOMISI XI
Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi utang...