Over Kapasitas Lapas, Penegakan Hukum Perlu Dibenahi

14-09-2021 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam Forum Legislasi dengan tema "Over Kapasitas Lapas, RUU Pemasyarakatan Dibutuhkan" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2021). Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan setidaknya ada tiga permasalahan berdasarkan teori sistem yang harus diselesaikan untuk mengatasi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, termasuk terkait over kapasitas yang terjadi di beberapa lapas di Indonesia. 

 

“Ada 3 hal untuk menyelesaikan, regulasi atau substansi hukum, struktur hukum kelembagaan lapas dan budaya hukumnya," ungkapnya dalam Forum Legislasi dengan tema "Over Kapasitas Lapas, RUU Pemasyarakatan Dibutuhkan" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut menilai, penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih belum murni dan konsekuen. Misalnya dalam penegakan hukum kasus narkotika, Arsul mengungkapkan hampir 50 persen penghuni lapas saat ini adalah terpidana kasus narkoba yakni penyalahguna murni yang bukan pengedar, apalagi bandar. 

 

“Undang-Undang Narkotika sudah tegas menyatakan bahwa pengguna atau penyalahgunaan guna murni diproses hukum tetapi ujungnya adalah rehabilitasi, tapi penegak hukum belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten, apalagi di daerah. Inilah sebetulnya sumber utama, kasus narkotika, jika ini ditegakkan, over-capacity akan sangat banyak bisa dikurangi," imbuhnya. 

 

Untuk itu, penegakan hukum di Indonesia menurutnya perlu dibenahi, salah satunya dalam penegakan hukum kasus narkotika. "Maka di revisi undang-undang narkotika bertekad ini harus diselesaikan. Kami di Komisi III baik oposisi maupun koalisi sepakat soal penegakan hukum yg murni dan konsekuen," tambah Arsul.

 

Lebih lanjut, Arsul mengatakan bahwa RUU Pemasyarakatan (RUU PAS) nantinya penting disusun untuk meletakkan prinsip mandela rules. Yakni untuk mengatur standar minimal peraturan tentang dasar-dasar perlakuan terhadap narapidana. 

 

"Nah itu kita adopsi prinsip-prinsip Mandela Rules itu, kemudian fungsi pemasyarakatan itu memang tempat orang menjalani hukuman, tetapi di sana ada pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan," tambah legislator dapil Jawa Tengah X ini. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dyah Roro Apresiasi Penerapan Energi Bersih di Berbagai Tempat
22-09-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi upaya penerapan energi bersih, khususnya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap...
Komisi X: Belum Ada Regulasi Atur Kesejahteraan Atlet
21-09-2021 / LAIN-LAIN
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sejauh ini belum ada regulasi khusus yang mengatur kesejahteraan para atlet nasional....
Endang Thohari Buka Bimtek Hilirisasi Produk Hasil Perkebunan
18-09-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari membuka Bimbingan Teknologi bersama Kementerian Pertanian RI bertajuk “Budidaya dan Hilirisasi Produk...
Andi Akmal Pasluddin Inisiasi Bimtek Petani Hortikultura
16-09-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin bersama Kementerian Pertanian menginisiasi Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas petani pelaku usaha hortikultura...