Banggar DPR Sepakat Postur Sementara RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun

14-09-2021 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Foto: Dok/Man

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan Panja A RAPBN 2022 menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Said mengungkapkan, angka tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan awal sebesar Rp2.708,7 triliun. Said memaparkan, kenaikan belanja tersebut akan dialokasikan untuk tambahan belanja pendidikan sebesar Rp1,1 triliun. 

 

Demikian disampaikan Said saat membacakan penetapan postur sementara RAPBN TA 2022 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, Deputi Bappenas, Kemenkumham dalam secara fisik dan virtual dari Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2021). 

 

"Selanjutnya, untuk penambahan alokasi belanja non-pendidikan sebesar Rp4,4 triliun di antaranya masuk di dalamnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, untuk kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan lain-lain,” ujar Said sembari memaparkan belanja pemerintah pusat pada 2022 sebesar Rp1.943,7 triliun, naik Rp5,5 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp1.938,3 triliun. 

 

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyatakan secara rinci dana tersebut akan digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp945 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp998,8 triliun. Di sisi lain, sambung Said, sektor Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak terdapat adanya perubahan yakni sejumlah Rp770,4 triliun.

 

Said menuturkan, postur sementara untuk pendapatan naik Rp5,5 triliun dari Rp1.840,7 triliun menjadi Rp1.846,1 triliun. Aspek lainnya seperti penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun. Lebih lanjut, jika dirinci maka penerimaan pajak sebesar Rp1.265 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp245 triliun. Lalu, PNBP ditetapkan sebesar Rp335 triliun yang naik Rp2,4 triliun dari usulan awal sebesar Rp333,2 triliun.

 

"Dari penetapan ini, defisit anggaran tetap ditargetkan sebesar Rp868 triliun. Angka itu setara dengan 4,85 persen terhadap PDB. Alhasil tambahan belanja akan dipenuhi dari penerimaan negara, mengingat Panja A RAPBN 2022 Banggar DPR RI juga menyepakati pendapatan negara naik sebesar Rp5,5 triliun menjadi Rp 1.846,1 triliun atau lebih tinggi dari yang diajukan pemerintah Rp1.840,7 triliun," pungkas Said. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aceh Harus Bisa Tingkatkan Daya Saing Ekonomi
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mendorong agar Provinsi Aceh bisa meningkatkan daya saing ekonominya dengan...
Muhidin: Dana Otsus Aceh Layak Diteruskan
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mengungkapkan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh layak dilanjutkan...
Pemulihan Pariwisata Bali Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Perpajakan
25-11-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pemulihan sektor pariwisata menjadi kunci kemajuan ekonomi dan peningkatan...
Bali Perlu Kebijakan Fiskal Khusus untuk Bantu Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi
25-11-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, krisis multidimensi yang disebabkan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak...