Anggota DPR Harap KPI Bisa Tinjau Program TV Sebelum Ditayangkan

14-09-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL

Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa meninjau lebih dulu setiap program acara TV sebelum menjadi produk tontonan publik di layar kaca. Hal tersebut penting dilakukan untuk meminimalisir program TV yang tidak layak tonton.

 

Demikian disampaikan Farah usai menjadi narasumber dalam acara Parlemen Remaja yang digelar secara virtual, Selasa (14/9/2021). Ia menjelaskan, KPI harus diberi kewenangan penuh untuk menyeleksi program TV yang layak tonton, agar tak menimbulkan masalah di tengah masyarakat.

 

"Sekarang, tayangannya keluar dulu, baru kemudian KPI menindak. Saya inginnya sebelum ada tayangan, KPI sudah me-review, sehingga tontonan-tontonan tidak layak bisa diminimalisir karena KPI sudah nonton duluan apa yang akan ditayangkan," tandas politisi PAN tersebut.

 

Bahkan, lanjut Farah, KPI juga bisa memperluas kewenangannya untuk mengawasai siaran Netflix, siaran vlog, youtube, dan lain-lain. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari tontonan tidak layak.

 

"Komisi I itu sangat mendukung bila kewenangan KPI diperluas. Jadi, bukan hanya mengawasi siaran TV tapi juga bisa mengawasi siaran Netflix, siaran vlog, youtube, dan lain sebagainya," pandang Farah.

 

Selain Farah, mantan Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya yang juga menjadi narasumber para perhelatan Parlemen Remaja 2021 mengatakan, tontonan publik yang disiarkan TV harus bernilai edukasi. Tayangan TV tidak saja harus menghibur, lebih dari itu, harus sarat manfaat bagi masyarakat.

 

"Media adalah motivator bangsa. Nation building juga adanya di media. Bagi rakyat kita di daerah-daerah perbatasan, betapa pentingnya media, terutama TV. Menurut saya media itu bisa jadi inspirasi. Tapi, inspirasi ada yang baik dan buruk," tuturnya.

 

Ditanya soal orientasi lembaga penyiaran, Helmy menjelaskan, lembaga penyiaran terbagi menjadi dua yaitu penyiaran penyiaran publik (LPP) seperti TVRI yang mengedepankan nilai edukasi. Kemudian lembaga penyiaran swasta yang lebih didominasioleh sisi komersil.

 

Namun, penyiaran swasta bisa terus menerus diimbau agar produk siarannya juga memuat konten edukasi supaya layak tayang. Mungkin ada sekian porsi dari acara-acara yang dibuat teman-teman swasta memikirkan edukasi, memikirkan budaya, dan memikirkan pendidikan anak. Jadi, jangan mikirin rating share dan klan saja," pungkas Helmy. (azk/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PKAKN Usulkan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif
17-09-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sebagai unsur pendukung atau supporting system DPR RI, Badan Keahlian DPR RI melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Negara (PKAKN) menilai perlu...
Remaja di Era Digital Diharapkan Berpikiran Kritis Terhadap Penyiaran
15-09-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Bagian Humas dan Pengelola Museum Setjen DPR RI Minarni berharap remaja di era digitalisasi saat ini mengambil peranan dengan...
Anggota DPR Harap KPI Bisa Tinjau Program TV Sebelum Ditayangkan
14-09-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa meninjau lebih dulu setiap program acara...
Ketua DPR Resmi Buka Parlemen Remaja 2021
13-09-2021 / SEKRETARIAT JENDERAL
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara resmi membuka rangkaian acara Parlemen Remaja tahun 2021 yang ditandai dengan pengetukan...