BKSAP Harap Setiap Kebijakan Daerah Sejalan dengan SDGs

15-09-2021 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana  foto bersama di Kantor Bupati Bangli, Selasa (14/09/2021). Foto: Singgih/Man

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan bahwa target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara spesifik menyasar sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi dan lingkungan serta akses terhadap sanitasi dan air bersih.

 

“Guna mempercepat pencapaian SDGs tersebut, kami mendorong sepenuhnya integrasi target SDGs ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN. Kami harapkan bahwa integrasi SDGs ini sudah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangli,” tegas Putu di Kantor Bupati Bangli, Selasa (14/09/2021).

 

Putu menambahkan, SDGs secara khusus sudah melekat dan menjadi narasi kehidupan masyarakat Bali, khususnya Kabupaten Bangli. “Ini hal yang baik di sini. Di samping Bali menjadi tempat implementasi, juga menjadi tempat penerapannya (SDGs). Bagaimana masyarakat melibatkan komunitasnya, menjaga lingkunganya, agar juga masyarakat terlibat memiliki skill serta menyangkut bagaimana masyarakat menjaga air dan udaranya,” ungkap Putu,

 

Tinggal bagaimana peran DPR RI dan pemerintah untuk terus mengingatkan kembali akan SDGs tahun 2030 nanti, dengan harapan dalam setiap kebijakan daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi terus sejalan dengan target SDGs. “Kalau sudah sejalan, kita dorong terus untuk melanjutkan. Kalau memang ada daerah yang belum, maka kita ingatkan kembali agar tetap pada jalur menuju goals 2030,” terang Putu.

 

Putu juga jelaskan bahwa Sustainable Development Goals merupakan komitmen global terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan penyelamatan lingkungan (3P: People, Prosperity, Planet) yang ditargetkan pada 2030. “Meskipun mandat SDGs ada di pemerintah pusat, tapi 70 persen kewenangan dalam implementasi SDGs ada di pemerintah daerah. Karena itu, pembangunan di daerah harus sejalan dengan pencapaian 17 target SDGs yang sudah dicanangkan,” ujar Politisi dapil Bali ini.

 

Diketahui ada 17 target SDGs yang sangat komprehensif dan mencakup semua sektor. Mulai dari yang lintas sektor seperti pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan, serta kemitraan. (skr/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pertemuan ASEP ke-11 Diharap Satukan Visi Penanganan Covid-19
19-11-2021 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Muslim berharap, terselenggaranya pertemuan Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) atau Kemitraan Parlemen Asia-Eropa ke-11...
Atasi Perubahan Iklim Dunia, Penggunaan EBT Dinilai Penting
17-11-2021 / B.K.S.A.P.
Perubahan iklim telah menjadi perhatian semua orang dan negara-negara dalam beberapa dekade terakhir, karena iklim dalam keadaan darurat akibat bencana...
BKSAP: UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional
16-11-2021 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan...
Indonesia Komitmen Penuh Berkontribusi Menjaga Perdamaian dan Keamanan Global
16-11-2021 / B.K.S.A.P.
[Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putri Anetta Komarudin saat mengikuti pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa atau Asia Europe Parliamentary...