Sukamta Minta Pemerintah Serius Lindungi Data Strategis

15-09-2021 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah mengevaluasi serta membenahi tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya, kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali terjadi namun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai kementerian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong.

 

“Auman-nya kencang tapi tidak bisa ‘menggigit’. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain,” kata Sukamta dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (14/9/2021). Ia mengatakan bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber.

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengaku khawatir ada data-data lain yang mengalami kebocoran, setelah sebelumnya terjadi kebocoran data dunia bisnis dan kesehatan. "Bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” ujar Sukamta.

 

Ia meyakini serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan, dan sosial. Karena itu, ia mendesak pemerintah mengevaluasi serta membenahi tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Sukamta juga memberikan catatan lain atas maraknya serangan hacker berasal dari China. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.

 

“Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," jelas legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.

 

Sebelumnya, The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menemukan ada ada 10 kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China. Mereka menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.

 

Sukamta menilai, spionase oleh Mustang Panda kemungkinan bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis. "Bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas,” imbuh Sukamta sembari menambahkan, bila ditemukan kejadian tersebut merupakan spionase yang direncanakan. Ia meminta dengan tegas Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China.

 

Sementara itu, Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto memastikan server lembaganya saat ini dalam kondisi aman terkendali. Pernyataan tersebut merupakan sebagai bantahan atas laporan adanya sekelompok hacker China yang meretas jaringan milik 10 instansi Pemerintah Indonesia termasuk BIN. "Hingga saat ini server BIN masih dalam kondisi aman terkendali dan tidak terjadi hack sebagaimana isu yang beredar bahwa server BIN diretas hacker asal China," ujar Wawan.

 

Kendati demikian, lanjut Wawan, BIN tengah terus mendalami dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kebenaran informasi peretasan server BIN maupun kementerian atau lembaga lainnya. Selain itu, BIN juga telah bekerja sama dengan BSSN, Kominfo serta lembaga pemerintah lainnya.

 

Menurutnya, BIN selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem yang berjalan untuk memastikan bahwa server tersebut tetap berfungsi sebagaiman mestinya. "Serang siber terhadap BIN adalah hal yang wajar, mengingat BIN terus bekerja untuk menjaga kedaulatan NKRI dan mengamankan kepentingan nasonal rakyat Indonesia," jelasnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kasus Pinjol Ilegal Perlu Diberantas
18-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengapresiasi kesigapan pemerintah dalam memberantas kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Pasalnya kasus pinjol dinilai...
Kontroversi Komik Biseksual, Rizki Aulia Imbau Masyarakat Bersikap Kritis
18-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengajak masyarakat bersikap kritis dalam menanggapi polemik komik DC terbaru yang...
Aksi Separatisme dapat Diselesaikan dengan Peningkatan Kesejahteraan di Papua
12-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai ideologi separatisme muncul akibat tidak adanya pelayanan pemerintah yang memadai untuk...
Komisi I Apresiasi Kodam XVII Cenderawasih Jaga Keamanan PON XX Papua
12-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai Kodam XVII/Cenderawasih telah bekerja secara optimal untuk memastikan PON XX berjalan...