Mulyanto Desak Ketegasan Pemerintah Terhadap Cina di Natuna

15-09-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pelanggaran masuknya kapal Cina ke perairan Natuna beberapa waktu lalu. Pasalnya, hal itu sikap tersebut akan menentukan kewibawaan dan kedaulatan negara.

 

Lebih lanjut Ia juga mendesak Pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh Cina.

 

“Peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana. Dengan kata lain, ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu (15/9/2021).

 

Mulyanto menilai seharusnya Menhan bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu. Begitu pula dengan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah Cina, harusnya segera membicarakan masalah tersebut secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Cina.

 

"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," tegas Mulyanto.

 

Mulyanto menambahkan, posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi, pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.

 

"Kalau tidak, maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai mengganggu upaya penambangan Migas kita. Kita tidak boleh diam," tegas politisi Fraksi PKS ini.

 

Untuk diketahui, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal Cina juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.

 

Kapal coast guard Cina dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM. "Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita," tandasnya. (ayu/er)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BBM Langka di Beberapa Daerah, Pemerintah Harus Bertindak Cepat
20-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele menyusul kabar kelangkaan BBM jenis premium...
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...