Mulyanto Desak Ketegasan Pemerintah Terhadap Cina di Natuna

15-09-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pelanggaran masuknya kapal Cina ke perairan Natuna beberapa waktu lalu. Pasalnya, hal itu sikap tersebut akan menentukan kewibawaan dan kedaulatan negara.

 

Lebih lanjut Ia juga mendesak Pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh Cina.

 

“Peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana. Dengan kata lain, ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu (15/9/2021).

 

Mulyanto menilai seharusnya Menhan bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu. Begitu pula dengan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah Cina, harusnya segera membicarakan masalah tersebut secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Cina.

 

"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," tegas Mulyanto.

 

Mulyanto menambahkan, posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi, pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.

 

"Kalau tidak, maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai mengganggu upaya penambangan Migas kita. Kita tidak boleh diam," tegas politisi Fraksi PKS ini.

 

Untuk diketahui, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal Cina juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.

 

Kapal coast guard Cina dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM. "Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita," tandasnya. (ayu/er)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sartono Soroti Tak Berfungsinya Sistem Peringatan Dini Gunung Semeru
05-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyoroti tidak berfungsinya Sistem Peringatan Dini (early warning system) pada musibah letusan Gunung...
Komisi VII Yakin Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri
05-12-2021 / KOMISI VII
Tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus mengandalkan fosil sebagai sumber energi utama, Komisi VII DPR RI menekan pentingnya menghasilkan energi baru...
Mulyanto: Menteri Bahlil Harusnya Tindak Oknum yang Halangi Transformasi LPG ke DME
03-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadia, bahwa ada oknum yang coba menghalangi transformasi Liquified...
Komisi VII Himpun Data Produksi Gula Dalam Negeri
27-11-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk memastikan...