Anggota DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Digitalisasi bagi UMKM

15-09-2021 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Foto: Runi/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan dukungan program digitalisasi yang bagi UMKM. Padahal dalam kondisi pemulihan ekonomi, baik saat Krisis 1998 maupun saat pandemi ini, sektor UMKM sangat berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan perekonomian Indonesia secara nasional.

 

“Sudah terlalu lama pemerintah menjanjikan (program digitalisasi, red) UMKM dari mulai A sampai Z. Tapi, tidak diberikan dukungan dan dorongan yang nyata. Sedangkan kalau kita ke kampung kita atau ke dapil masing-masing, UMKM kita saat ini mulai punah dan belum tentu mereka bisa hidup kembali setelah pandemi Covid-19 ini selesai,” ujar Rizki dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

 

Karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini meminta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi agar memberikan porsi besar dalam rangka penciptaan akses digitalisasi bagi UMKM di daerah.

 

“Jadi, terkait pembangunan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur teknologi di daerah, bahkan tidak hanya di daerah 3T, di beberapa daerah Pulau Jawa pun harus bisa jadi perhatian pemerintah saat ini dan ke depannya,” tegas Rizki.

 

Permintaan Rizki ini, sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa akhir tahun 2022, seluruh desa dapat ter-cover jaringan 4G. Sehingga, ia meminta pemerintah untuk membantu kebutuhan primer masyarakat dalam rangka mendapatkan akses terhadap digitalisasi UMKM tersebut.

 

“Kita dengar pada akhir tahun 2022 adalah bagaimana seluruh desa bisa ter-cover jaringan 4G. Di daerah dapil saya 3G aja belum ada,” papar Anggota Komisi I DPR RI itu.

 

Untuk mewujudkan visi tersebut, sinergi antar-kementerian terkait harus terjadi, khususnya antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya sinergi ini, program digitalisasi UMKM akan lebih jelas dan terarah, terukur, dan tepat sasaran kepada UMKM yang membutuhkan.

 

“Yang saya lihat selama ini seringkali antar-kementerian itu bertindak sendiri-sendiri. Kita kurang lihat ada upaya terintegrasi. Jadi saya ingin ajak pemerintah untuk let’s be bold, ayo kita perjelas tema pembangunannya, jelas untuk revitalisasi UMKM. Saya sarankan kementerian untuk fokusnya ke sana,” tambah Rizki.

 

Dengan adanya program digitalisasi UMKM ini, Rizki yakin akan semakin memantapkan komitmen Indonesia untuk menindaklanjuti ratifikasi RUU ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. (rdn/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Banggar Usulkan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
21-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Agung Widyantoro mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian dan memikirkan tentang penguatan kelembagaan pemerintahan desa....
Banggar: Pelanggan 900 VA Masuk Kategori Terima Subsidi Listrik
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan...
Ketua Banggar Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA
19-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meluruskan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Said menjelaskan, saat rapat Banggar...
Mercy Barends Tekankan Penyelesaian Subsidi BBM Harus Menyeluruh
12-09-2022 / BADAN ANGGARAN
Polemik penyelesaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir. Semua lapisan masyarakat harus dipastikan bisa...