Komisi XI Akan Agendakan Kembali Evaluasi Kinerja OJK

15-09-2021 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat raker Komisi XI DPR RI dengan jajaran OJK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Foto: Mentari/Man

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa laporan evaluasi semester satu kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan dalam rapat kerja (raker) kali ini belum lengkap. Alhasil, Komisi XI DPR RI meminta pihak OJK untuk melengkapi bahan laporan agar raker dapat diagendakan kembali.

 

Dolfie menyebutkan pada pembahasan terkait anggaran OJK tahun 2021 terdapat tujuh sasaran strategis yang dicanangkan. Di masing-masing sasaran terdapat pos anggaran terkait Indikator Kinerja Utama (IKU).

 

“Kami belum melihat secara lengkap dan utuh (dalam paparan yang disampaikan OJK) posisi OJK mencapai sasaran itu," terang Dolfie saat raker Komisi XI DPR RI dengan jajaran OJK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Sementara usai evaluasi masih ada pembahasan mengenai refocusing anggaran oleh OJK untuk triwulan kedua sampai keempat di tahun ini.

 

“Tentu perlu pendalaman lebih lanjut kalau mau membahas evaluasi dan refocusing. Maka kami berikan kesempatan OJK melengkapinya, jadi pendalaman akan dibahas lebih lanjut dengan jadwal yang akan disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," urai politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mencatat ada beberapa isu fundamental yang belum dibahas dalam pemaparan OJK. "Seperti laporan OJK terkait soal asuransi Bumiputera atau Jiwasraya. Hal-hal fundamental ini perlu dibicarakan. Kami tidak ingin buku laporan bagus tapi substansi kurang memadai," sebut politisi Partai Golkar itu.

 

Merespon hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memahami ekspektasi dari Komisi XI untuk melengkapi laporan evaluasi lembaganya. "Akan kami lengkapi. Yang kami sampaikan memang kinerja umum. Kami ada kinerja internal proses yang dituangkan dalam IKU-IKU kami. Meski tidak disampaikan secara detail, kami siap menyampaikannya," tegasnya. (ah/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
16-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal...
Puteri Komarudin Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal Secara ‘Door-to-Door’
13-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada...
Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan
07-10-2021 / KOMISI XI
Skema reformasi perpajakan harus segera dirancang sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan. Tidak hanya itu, reformasi juga untuk meningkatkan rasio perpajakan...
Dito Ganinduto: UU HPP Pondasi Perpajakan yang Sehat
07-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan...