Anggaran Pendidikan Tahun 2022 Harus Fokus Tingkatkan Kualitas SDM

15-09-2021 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said saat memimpin Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Foto: Runi/Man

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said meminta agar anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2022, harus fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal dasar pembangunan nasional.

 

“Dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat, pemerintah harus mampu optimalkan anggaran pendidikan untuk mengejar ketertinggalan sumber daya manusia kita dari negara tetangga,” ujar Muhidin saat memimpin Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 Banggar DPR RI yang diselenggarakan secara hybrid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, optimalisasi peningkatan SDM tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana serta kurikulum pendidikan selama ini miss match dengan dunia industri. “Apalagi, metode pembelajaran daring selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tidak efektif, membuat pelajar kita terancam learning loss atau hilangnya kesempatan belajar yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi ilmu pengetahuan,” jelas Muhidin.

 

Selain dari sektor pendidikan, penguatan belanja kesehatan juga tergambar dalam anggaran yang dicanangkan sebesar Rp255,3 triliun di 2022. Muhidin menilai pemanfaatan anggaran tersebut bisa diarahkan untuk penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan. Sebab, menurutnya, pemulihan ekonomi global dibayangi risiko kecepatan pemulihan yang tidak sama antar negara.

 

Negara-negara yang memiliki akses dan kemampuan vaksinasi yang mumpuni, secara ekonomi akan  pulih lebih cepat. “Sehingga, kita bisa mendorong program vaksinasi yang sedang kita jalankan bisa berjalan baik dan tepat waktu. Penanganan kesehatan seperti penguatan 3T, selain perawatan pasien covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan,”  tambah Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

 

Diketahui,  pada Selasa (14/9/2021) kemarin, Panja RAPBN TA 2022 telah menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Angka tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan awal sebesar Rp2.708,7 triliun. Kenaikan belanja tersebut akan dialokasikan untuk tambahan belanja pendidikan sebesar Rp1,1 triliun. Selanjutnya, untuk penambahan alokasi belanja non-pendidikan sebesar Rp4,4 triliun di antaranya masuk di dalamnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, untuk kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan lain-lain. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Yakin Pertumbuhan Ekonomi 2022 Bisa Melebihi 5,2 Persen
30-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meyakini Pemerintah Indonesia memiliki usaha terbaik (best effort) dalam capaian pertumbuhan ekonomi melebihi...
Banggar DPR Sepakati Dana Otsus Rp16 Triliun untuk Papua dan Aceh
28-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp16 triliun untuk dialokasikan kepada...
Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Kesejahteraan Pendidik di Sekolah Swasta
28-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat meminta pemerintah untuk memberikan perhatian kepada kesejahteraan pendidik terutama di sekolah swasta. Selain itu,...
DPR Minta Pemerintah Lakukan Usaha Ekstra Tingkatkan ‘Lifting’ Minyak 2022
28-09-2021 / BADAN ANGGARAN
Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan menyampaikan hasil laporan dalam rangka pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun...