Indonesia Perlu Miliki UU Bahan Kimia

16-09-2021 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai Indonesia perlu memiliki Undang-undang tentang Bahan Kimia. Pasalnya, selama ini Indonesia belum memiliki UU Bahan Kimia yang mengacu pada Peraturan Internasional.

 

"UU ini diperlukan dalam rangka pengembangan industri kimia berkelanjutan. Pertimbangan kedua, industri kimia dengan nilai ekspor 100 miliar dolar AS per tahun, adalah andalan masa depan Indonesia," ujar Mukhtarudin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021)

 

Mukhtarudin menuturkan, industri kimia Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN, sedangkan pembangunan industri kimia dunia semakin maju. Tidak hanya itu, adanya kesimpangsiuran peraturan yang belum sesuai dengan aturan Internasional juga menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya industri kimia.

 

Dan faktor yang tidak kalah penting dibutuhkannya undang-undang Kimia adalah untuk  Pembangunan Industri Kimia seiring dengan teknologi Industri 4.0. "Jadi, saya melihat bahwa persoalan industri farmasi ini sangat dibutuhkan di Indonesia.  Pandemi Covid-19 membuka mata kita bahwa industri farmasi kita masih sangat tertinggal," pungkas politisi dari fraksi Partai Golkar. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...