Bahas RUU Minol, Anggota Baleg Cermati Usulan Rehabilitasi bagi Pecandu Minol

16-09-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kamis (16/9/2021). Foto: Tari/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan mengapresiasi berbagai usulan yang ada dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan dengan Kepala Kepolisian Negara RI dan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI terkait penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

 

"Saya concern kepada usulan terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi konsumsi alkohol. Ini jadi masukan yang baik buat kita," tanggapnya dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kamis (16/9/2021).

 

Berkaca pada banyak negara maju, Putra memaparkan, rehabilitasi terhadap pecandu minol mendapat penanganan yang serius. Adapun di Indonesia saat ini akrab dengan program rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, sementara tingkat ketergantungan konsumsi minol tak kalah tinggi dibandingkan barang terlarang tersebut. Maka menurut Putra perlu referensi dan masukan dalam konteks penanganan pecandu minol itu.

 

Di tengah usulan terhadap RUU yang mengatur minol, Putra juga menyadari masih ada perdebatan seputar penamaan calon regulasi itu apakah akan disebut larangan atau pengawasan. Selain itu penegakan aturan minol dinilai masih belum optimal sehingga perlu regulasi yang lebih mumpuni.

 

Dalam rapat yang sama Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani menyoroti pernyataan pemateri yang mengatakan urgensi RUU tentang Minol untuk mengurangi tingkat kematian akibat berkendara di bawah pengaruh alkohol. “Apakah sudah ada data statistiknya? Soalnya penyebab kematian ketika berkendara cukup beragam. Jangan sampai pernyataan ini bias, maka kami ingin tahu seberapa besar angka tersebut?” ungkapnya.

 

Christina juga menyoroti usulan mengangkat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya minol. Ia mengingatkan agar ada kehati-hatian serta jangan sampai hal itu menjadi momen kemunculan ada polisi sipil yang berpotensi menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.

 

Sebenarnya banyak sektor telah memiliki aturan terkait minol baik dari sisi industri, perdagangan, kesehatan dan lainnya sehingga RUU tentang Minol dapat harmonis dengan regulasi yang telah eksis. “Pembentukan UU ini juga harus mendengar masukan yang banyak, saya pikir semua stakeholder terkait patut diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya,” tutup Christina. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Apresiasi Aspirasi Mahasiswa Terkait RUU PPRT
24-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari mengapresiasi Jaringan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (JMPI) dan FORKOM Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)...
Bahas RUU EBT, Mulyanto Usulkan Pembentukan NEPIO
24-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto menyebut keinginan politik (political will) pemerintah pembangunan nuklir dapat dinilai tidak ada. Sebabnya, hingga...
Baleg DPR Berupaya Wujudkan Harapan Masyarakat Terhadap RUU TPKS
23-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya menegaskan, DPR RI terus...
Willy Aditya Akui Pembahasan RUU TPKS Tidak Semulus yang Diharapkan
23-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Meski sudah banyak pihak yang bersuara agar Rancangan Undang-UndangTindak Pidana Kekerasan Seksual(RUU TPKS) segera disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)...