Bahas RUU Minol, Anggota Baleg Cermati Usulan Rehabilitasi bagi Pecandu Minol

16-09-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kamis (16/9/2021). Foto: Tari/Man

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan mengapresiasi berbagai usulan yang ada dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan dengan Kepala Kepolisian Negara RI dan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI terkait penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

 

"Saya concern kepada usulan terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi konsumsi alkohol. Ini jadi masukan yang baik buat kita," tanggapnya dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kamis (16/9/2021).

 

Berkaca pada banyak negara maju, Putra memaparkan, rehabilitasi terhadap pecandu minol mendapat penanganan yang serius. Adapun di Indonesia saat ini akrab dengan program rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, sementara tingkat ketergantungan konsumsi minol tak kalah tinggi dibandingkan barang terlarang tersebut. Maka menurut Putra perlu referensi dan masukan dalam konteks penanganan pecandu minol itu.

 

Di tengah usulan terhadap RUU yang mengatur minol, Putra juga menyadari masih ada perdebatan seputar penamaan calon regulasi itu apakah akan disebut larangan atau pengawasan. Selain itu penegakan aturan minol dinilai masih belum optimal sehingga perlu regulasi yang lebih mumpuni.

 

Dalam rapat yang sama Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani menyoroti pernyataan pemateri yang mengatakan urgensi RUU tentang Minol untuk mengurangi tingkat kematian akibat berkendara di bawah pengaruh alkohol. “Apakah sudah ada data statistiknya? Soalnya penyebab kematian ketika berkendara cukup beragam. Jangan sampai pernyataan ini bias, maka kami ingin tahu seberapa besar angka tersebut?” ungkapnya.

 

Christina juga menyoroti usulan mengangkat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya minol. Ia mengingatkan agar ada kehati-hatian serta jangan sampai hal itu menjadi momen kemunculan ada polisi sipil yang berpotensi menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.

 

Sebenarnya banyak sektor telah memiliki aturan terkait minol baik dari sisi industri, perdagangan, kesehatan dan lainnya sehingga RUU tentang Minol dapat harmonis dengan regulasi yang telah eksis. “Pembentukan UU ini juga harus mendengar masukan yang banyak, saya pikir semua stakeholder terkait patut diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya,” tutup Christina. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penggunaan Pedoman RIA Beri Manfaat Besar pada Penyusunan RUU
19-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan penggunaan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam penyusunan Naskah Akademik...
Harmonisasi RUU EBT, Baleg DPR Serius Cermati Aspirasi Masyarakat Bali
10-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan serius mencermati aspirasi yang disampaikan masyarakat Bali pada penyusunan Program Legislasi Nasional...
Baleg Tegaskan 7 RUU Provinsi Usulan Komisi II tidak Membentuk Provinsi Baru
07-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi di Sulawesi dan Kalimantan yang...
Baleg: EBT Harus Dikelola dan Dimanfaatkan Sebesar-Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat
05-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menekankan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus dikelola dan dimanfaatkan untuk...