MASKI Perlu Bantu Negara Percepat Pengukuran Tanah bagi Orang Miskin

16-09-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan jajaran MASKI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menilai Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) perlu membantu negara untuk percepatan pengukuran tanah, khususnya bagi orang miskin atau kurang berdaya secara ekonomi. Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, selama ini masyarakat menengah ke bawah saat berurusan dengan persoalan agraria, khususnya pengurusan sertifikat, bisa bertahun-tahun lamanya.

 

“Bahkan, sertifikatnya bisa jatuh ke tangan orang lain. Jadi pertanyaan saya, kira-kira MASKI ini berapa besar pengaruhnya bisa sampai mengurus tanah kepada kelompok masyarakat kecil yang sering diambil oleh pengusaha besar, apakah bisa memberi solusi ke sana tidak?” tanya Komaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan jajaran MASKI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

 

Selaras, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai jika dilihat dari rasio gini kepemilikan pertanahan di Indonesia masih sangat timpang. Mardani berharap kehadiran MASKI ini dapat mewujudkan amanat konstitusi dalam menghadirkan tanah untuk rakyat sesuai agenda reforma agraria di Indonesia.

 

“Jadi, saya rasa ke depannya, apakah roadmap sudah sesuai, apa hambatannya, apa dukungannya yang dibutuhkan? Karena saya rasa dari Komisi II mendukung kiprah dari MASKI ini,”  jelas Anggota Fraksi Partai Keadilaan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

 

Pada tahun 2016, petugas ukur yang tergabung di MASKI sudah hampir 6000 personel. Lalu pada 2017-2018, hampir mencapai 10.000 personel. Angka ini pada tahun 2020, naik menjadi 15.000 petugas ukur yang tergabung di MASKI. MASKI ini adalah mitra dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bersifat mandiri termasuk perawatan alat ukur yang dimiliki oleh MASKI.

 

Pemerintah sendiri melalui Kementerian ATR/BPN telah memberikan izin kepada Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) sebagai penyedia jasa bidang survei dan pemetaan kadaster untuk menjalankan usaha profesinya dalam membantu pemerintah untuk melakukan pelayanan pengukuran dan pemetaan untuk keperluan pendaftaran tanah yang jumlahnya semakin hari semakin banyak. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Junimart Girsang: Fraksi PDI-P Setuju Usulan KPU tentang Tanggal Pemilu 2024
18-10-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi IIDPRRI dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, fraksinya setujujadwal pemungutan suaraPemilu 2024dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sesuai...
Tanggal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan
18-10-2021 / KOMISI II
Rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu belum memutuskan tanggal...
Rifqinizamy Karsayuda Soroti Pemerintah Belum Sampaikan RPP Otsus Papua ke DPR
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU...
Guna Percepatan Sengketa Pemilu 2024, DPR Dorong MoU antara KPU dengan MA dan MK
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat kesepakatan...