Komisi IX Desak BPJS Kesehatan Memitigasi Dampak Pandemi Terhadap Kepesertaan JKN

16-09-2021 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat Rapat Kerja Komisi IX di Gedung Nusantara I. Foto: Mentari/nvl

 

Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mitigasi dampak pandemi terhadap kepesertaan dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui berbagai hal. Yakni dengan melakukan relaksasi iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) yang tidak mampu membayar iuran untuk tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19.

 

"Dan melakukan upaya inovasi untuk meningkatkan keaktifan peserta segmen PBPU," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2021).

 

Lebih lanjut, terkait dengan kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada tahun 2021 sebesar 96,8 juta jiwa, Charles menekankan agar Kemenkes dapat berkoordinasi aktif dengan Kemensos, BPJS Kesehatan dan Kemendagri untuk dapat memaksimalkan pemenuhan kuota tersebut. "Dan segera melakukan penyesuaian perubahan data peserta PBI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan," ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

 

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga meminta Kemenkes dan DJSN untuk dapat memastikan bentuk kebijakan terkait dengan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) agar nantinya tidak menimbulkan risiko perbedaan pemahaman diantara pemangku kepentingan. "Memastikan sumber daya dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk implementasi KRIS dan KDK dan mempersiapkan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait perubahan layanan program JKN," tambahnya.  

 

Di sisi lain, masih kata Charles, Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan juga diminta untuk mengacu pada peta jalan (roadmap) program Jaminan Sosial dari Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka melakukan peninjauan manfaat sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar serta revisi kebijakan tarif JKN baik kapitasi maupun INA-CBGs dan urun biaya. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Netty Prasetiyani Nilai Pembukaan Penerbangan Internasional Bali untuk Wisman Terlalu Dini
15-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku khawatir pembukaan pintu penerbangan internasional bagi wisatawan mancanegara (wisman) atau Warga Negara...
Picu Kecemburuan Sosial, Publik Figur Kabur dari Karantina Harus Ditindak Tegas
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agarmemberi sanksi pada publik figur yang kabur dari masa karantina...
Izin Vaksin, Legislator Harap Masyarakat Percaya Hasil Kajian BPOM
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto berharap rakyat percaya hasil kajian yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI...
Cegah Stunting, Putih Sari Imbau Masyarakat Hidup Berencana
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengajak masyarakat selalu hidup berencana. Ada beberapa perencanaan yang bisa dilakukan meliputi merencanakan...