Bicara Utang Pemerintah, DPR Ingatkan akan Jadi Beban Berat di Masa Mendatang

17-09-2021 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/nvl

 

Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7 persen (yoy).

 

Dalam pandangannya yang disampaikan kepada Parlementaria, Kamis (16/9/2021), Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyarankan beberapa strategi yang perlu segera diambil pemerintah dalam menyikapi ULN. “Pertama, koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia harus diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat. Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN,” terang Anis.

 

Ketiga, lanjut Anis, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada. Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek IKN. “Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tegasnya.

 

Politisi senior PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar. ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

 

Anis tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, memang banyak memunculkan kekhawatiran. “Akan menjadi beban berat di masa mendatang. Artinya pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” pungkas Anis. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Dorong BI Jaga Inflasi dan Stabilisasi Rupiah
25-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi upaya Bank Indonesia (BI) dalam menjaga inflasi serta kestabilan nilai tukar...
DPR-Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU HKPD Dibawa ke Rapat Paripurna
23-11-2021 / KOMISI XI
Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)...
RUU HKPD Dapat Tingkatkan Pemerataan Layanan Publik
23-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mengatakan pada prinsipnya Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)...
RUU HKPD Harus Tunjang Kesejahteraan Daerah
23-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin memandang Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD)...