Hak Warga Cairkan BPUM Tak Boleh Dihalangi Karena Belum Vaksin

21-09-2021 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad dalam Rapat Kerja dengan Menkop-UMKM RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021). Foto: Tari/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad meminta agar para penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tidak dihalangi haknya mencairkan dana tersebut hanya karena belum divaksinasi. Hal itu sejalan dengan laporan warga yang menghubunginya, tidak dapat melakukan pencairan BPUM karena harus membawa sertifikat vaksin, dengan kata lain sudah melakukan suntik vaksin.

 

“Saya bilang kepada mereka (warga), tidak pernah dengar dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah ada aturannya itu (harus bawa sertifikat vaksin, red). Alasan mereka, ada imbauan dari Muspida setempat harus bawa vaksin. Kalau tidak bawa, (BPUM) tidak bisa dicairkan,” ujar Daeng dalam Rapat Kerja dengan Menkop-UMKM RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta agar Menkop-UKM Teten Masduki menegaskan agar tidak perlu ada syarat membawa sertifikat vaksinasi untuk mencairkan UMKM. Sebab, menurut Daeng, program vaksinasi pemerintah belum dilakukan secara merata di seluruh daerah, terlebih bagi warga yang memiliki penyakit komorbid sehingga tidak dapat divaksinasi.

 

“Tolong ditegaskan Pak Menteri, bahwa ini kemudahan (BPUM, red) ini hak rakyat yang diatur konstitusi sudah harus bisa dicairkan. Tidak boleh ada imbauan yang halangi orang cairkan BPUM yang nilainya Rp1,2 juta. Sementara kondisi saat ini, (BPUM, red) itu sangat menolong kita,” tegas Daeng.

 

Meskipun demikian, Daeng mengapresiasi realisasi penyaluran BPUM yang sudah mencapai 99,29 persen dari pagu Rp15,63 triliun atau sudah menyentuh Rp15,24 triliun, kepada 12,7 juta pelaku UMKM. “Walaupun kita belum puas tapi daya usaha untuk lakukan itu saya hargai itu. Mudah-mudahan itu bisa juga dirasakan oleh seluruh rakyat,” tutup Daeng. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Gunakan APBN, Nevi Zuairina Nilai Proyek Kereta Api Cepat Bermasalah
12-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai ada persoalan besar dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Bila dirunut kembali...
Nevi Zuairina Soroti Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia
10-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta Pengangkatan jajaran Komisaris dan Direksi pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia agar memperhatikan...
Perubahan Waktu Karantina Diharap Pulihkan Pariwisata Bali
08-10-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berharap langkah yang dilakukan pemerintah terkait perubahan waktu karantina bagi kedatangan...
Baidowi: Tidak Ingin Mendengar Keluhan Petani Terkait Kelangkaan Pupuk
03-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan ia tidak ingin mendengar adanya keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk. Menurutnya,...