Komisi X: Belum Ada Regulasi Atur Kesejahteraan Atlet

21-09-2021 / LAIN-LAIN

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (tengah) saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk ‘Masa Depan Atlet Nasional Dalam RUU SKN’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Foto: Ist/Man

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sejauh ini belum ada regulasi khusus yang mengatur kesejahteraan para atlet nasional. Komisi X DPR RI kini sedang mengarsiteki Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) yang mencakup kesejahteraan atlet, baik selama aktif maupun pensiun dari dunia olahraga prestasi.

 

“Kita belum punya regulasi yang secara definitif dan pasti mengatur sebuah tema besar kesejahteraan atlet. Suara ini semakin relevan supaya semakin banyak anak muda Indonesia menggeluti bidang olahraga,” kata Huda saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk ‘Masa Depan Atlet Nasional Dalam RUU SKN’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

 

Dengan kesejahteraan yang jelas diatur dalam UU, maka ada daya tarik bagi anak bangsa ini memilih profesi sebagai atlet nasional. RUU SKN yang sedang dirumuskan Komisi X ini, menjadi momentum penting untuk memasukkan isu kesejahteraan atlet ke dalam UU. Menurut Huda, RUU SKN ini merevisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN yang masih berlaku. Dan isu kesejahteraan jadi tema besar dalam revisi UU tersebut.

 

Ada catatan penting dalam membahas isu kesejahteraan ini. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, dalam UU SKN, atlet sudah disebut sebagai profesi pekerjaan. Namun, dalam UU Ketenagakerjaan tidak disebut sebagai profesi pekerjaan. Akibatnya, atlet tidak mendapat jaminan sosial dari BPJS. Di sinilah butuh sinkronisasi legislasi.

 

“Ini yang sedang diperjuangkan Pak Gatot (Sekretaris Kemenpora) dan teman-teman asosiasi sepakbola itu yang namanya APPI (Asosiasi Pemain Profesional Indonesia). Teman-temen menuntut supaya ada BPJS yang dibayarkan oleh klub sepak bolanya dengan dipotong dari gaji. Sampai hari ini belum final dan Kemenaker pun sekarang sedang mengupayakan komunikasi menyangkut soal ini," urai Huda. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Tinjau Progres Pembangunan Jembatan Gantung Sukawera Indramayu
15-10-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, salah satunya seperti...
Satu Data Indonesia, Solusi untuk Membuat Kebijakan Negara yang Tepat
15-10-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, pembangunan Satu Data Indonesia adalah sebuah solusi untuk para pengambil kebijakan negara dalam...
Lamhot Sinaga Harap Kawasan Danau Toba Produksi Pakan Ternak Berbasis Jagung
15-10-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Lamhot Sinaga berharap seluruh kabupaten di kawasan Danau Toba mampu memproduksi pakan ternak berbasis jagung. Sebab, meski...
Ridwan Bae Apresiasi Pembangunan Bandara di Kolaka Utara
15-10-2021 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi pembangunan bandara udara bandara di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara...