Tingkatkan Kualitas SKD CASN, Sistem CAT Perlu Dibenahi

23-09-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan SKD CASN Tahun 2021 di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Foto : Saum/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menekankan perlu adanya sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Walaupun sudah berjalan dengan tertib dan teratur di tahun ini, ia ingin Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berbenah, salah satunya terkait sistem Computer Assisted Test (CAT) agar memiliki sistem perekrutan yang lebih baik. 

 

“Harus ada evaluasi secara berkala untuk memperbaiki sistem penerimaannya mulai dari urutan tata kerjanya, baik alat fisik maupun non-fisiknya." tutur Ibnu di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan SKD CASN Tahun 2021 di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Rabu (22/9/2021).  

 

Bagi Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI ino, evaluasi secara berkala menjadi sangat penting guna membangun birokrasi mumpuni yang diisi oleh orang-orang yang kapabel. Tidak hanya itu, orang-orang dari hasil perekrutan tersebut harus bisa berkontribusi hingga pada tingkat tertinggi. 

 

Menyoroti pelaksanaan SKD CASN berbasis CAT, ia ingin Badan Kepegawaian Negara (BKN) meningkatkan kualitas seleksi berbasis CAT. Harapannya, alat tes ini bisa turut dibangun untuk mencocokan antara kualifikasi SDM yang inginkan dengan kebutuhan organisasi yang dimiliki. "Jangan sampai ada deviasi." tegas Ibnu. 

 

Dengan ditingkatkan kualitas seleksi berbasis CAT tersebut, legislator dapil DI Yogyakarta itu ingin melihat dampak dalam lima atau sepuluh tahun ke depan apakah hasil saringan dari penggunaan tes berbasis CAT menunjukan performa yang sesuai dengan harapan. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rifqinizamy Karsayuda Soroti Pemerintah Belum Sampaikan RPP Otsus Papua ke DPR
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU...
Guna Percepatan Sengketa Pemilu 2024, DPR Dorong MoU antara KPU dengan MA dan MK
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat kesepakatan...
Terapan 'E-Government', Anggota DPR Apresiasi Pemprov Bali
14-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Gusardi Gaus mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster yang sudah berhasil menerapkan e-government di lingkungan Pemerintah...
BPN Harus Seimbangkan Kawasan Wisata dan Pertanian di Bali
14-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong agar Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali menyeimbangkan kawasan wisata dan pertanian di...