Baleg DPR Setuju Lanjutkan Pembahasan Tujuh RUU Provinsi Sulawesi dan Kalimantan

23-09-2021 / BADAN LEGISLASI

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat menerima berkas pandangan fraksi terkait RUU tentang tentang Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Foto : Mentari/mr

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Ketujuh RUU tersebut adalah  RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.

 

Saat memimpin rapat Panja RUU Provinsi Sulawesi dan Provinsi Kalimantan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021), Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwasanya sembilan fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan masing-masing dan menyetujui RUU tersebut untuk dibahas di tingkat selanjutnya dengan beberapa catatan.

 

“Semua sudah menyampaikan pandangan dari sembilan fraksi di DPR, semua menyetujui dengan beberapa catatan. Oleh karena itu saya meminta persetujuan dari seluruh Anggota Baleg, apakah ketujuh RUU ini bisa kita setujui dan dilanjutkan ke proses selanjutnya?” tanya Supratman. Serentak dijawab “setuju” oleh para Anggota Baleg DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

 

Sebagai pengusul, Komisi II DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut mengkaji dan terlibat dalam pembahasan tujuh RUU ini.

 

“Atas nama Komisi II, kami berterimakasih kepada TA (Tenaga Ahli) Baleg yang telah bersungguh-sungguh melakukan pengkajian atas apa yang sudah kita bahas bersama sejak beberapa hari yang lalu. Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua fraksi yang ada di sini yang telah memberikan persetujuan dengan beberapa catatan yang akan kita lanjutkan pada tingkat berikutnya,” tuturnya.

 

Sebelumnya, sembilan fraksi di DPR RI telah menyampaikan pandangan mini fraksi yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara. Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya I Ketut Kariyasa Adnyana menyampaikan beberapa catatan dari fraksinya diantaranya, pengusul (Komisi II DPR RI) bersama pemerintah perlu mengkaji secara mendalam terhadap catatan-catatan yang diberikan oleh baleg, baik aspek yuridis, substansi serta asas pembentukan yang ada agar dapat menghasilkan UU yang berkualitas dan dapat diimplementasikan dengan baik.

 

“F-PDI Perjuangan berpandangan RUU yang dibentuk harus dapat mendukung pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis. Serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tatanan lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam wadah NKRI berdasarkan nilai-nilai pancasila,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai, dari aspek teknis perlu penyempurnaan dalam penulisan rumusan tujuh RUU tersebut sehingga harmonis, sinkron dan konsepnya dapat dipahami secara utuh.

 

“Penulisan berbagai norma maupun nomenklatur dalam tujuh RUU tersebut memiliki pengertian dan pemaknaan yang sama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkron antara satu pasal dengan pasal lainnya, atau satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga selaras dan satu kesatuan dalam peraturan perundang-undangan,” sebut Neng Eem. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Apresiasi Aspirasi Mahasiswa Terkait RUU PPRT
24-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari mengapresiasi Jaringan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (JMPI) dan FORKOM Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)...
Bahas RUU EBT, Mulyanto Usulkan Pembentukan NEPIO
24-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto menyebut keinginan politik (political will) pemerintah pembangunan nuklir dapat dinilai tidak ada. Sebabnya, hingga...
Baleg DPR Berupaya Wujudkan Harapan Masyarakat Terhadap RUU TPKS
23-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya menegaskan, DPR RI terus...
Willy Aditya Akui Pembahasan RUU TPKS Tidak Semulus yang Diharapkan
23-11-2021 / BADAN LEGISLASI
Meski sudah banyak pihak yang bersuara agar Rancangan Undang-UndangTindak Pidana Kekerasan Seksual(RUU TPKS) segera disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)...