Komisi VIII Awasi Pengelolaan Bansos di Kendal

23-09-2021 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori foto bersama usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kendal Dico Ganinduto beserta jajaran, di Kendal, Jateng, Kamis (23/9/2021). Foto: Chasbi/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari jumlah daftar 42.630 data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ada 11.441 data KPM harus diverifikasi dan divalidasi ulang karena terdapat data yang tidak valid dalam pengelolaan bansos. Bukhori berharap pengelolaan bansos di Kendal dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan.

 

“Jadi sebenarnya kami (Komisi VIII DPR) sudah melakukan suatu evaluasi untuk pemadanan data tersebut dan sudah mendapatkan laporan semalam, kemudian Pemkab Kendal melakukan pemadanan data sampai clear,” kata Bukhori usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kendal Dico Ganinduto beserta jajaran, di Kendal, Jateng, Kamis (23/9/2021).

 

Anggota Fraksi PKS DPR RI itu menjelaskan, 11.441 data KPM tersebut sedang diproses dan BST belum disalurkan, namun bukan berarti BST itu tidak tersalurkan. Pada Mei hingga Agustus lalu, data KPM ini juga telah dievaluasi. “Alhamdulilaah kehadiran kami kedua (di Kendal) ini sudah menunjukan suatu perbaikan, sehingga tidak ada lagi misleading data antara data di bank dan data yang mereka berhak menerima bantuan,” ujarnya. 

 

Ia mengatakan bahwa BST senilai Rp300 ribu per KPM tersebut haruslah tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, jangan sampai ada misleading data kembali. “Kebijakan bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan beban hidup yang dihadapi oleh masyarakat, lebih-lebih pada masa pandemi Covid-19. Namun  masih terdapat permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya data penerima manfaat yang tidak akurat, gagal salur, penyaluran tidak tepat waktu, dan pemotongan jumlah bantuan sosial. Dampaknya, capaian tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial tidak maksimal,” jelas Bukhori.

 

Karenanya, legislator daerah pemilihan Jawa Tengah I itu mengingatkan, apabila terdapat permasalahan, seperti data tidak akurat dan lain sebagainya, maka harus dilakukan tindakan perbaikan secepatnya. Tentu dalam melakukan perbaikan tersebut, semua pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, bank penyalur, Kantor Pos dan masyarakat harus saling bekerjasama secara intensif. Dengan demikian, permasalahan pengelolaan bantuan sosial dapat diselesaikan dengan baik.  

 

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kendal Dico Ganinduto menyampaikan permohonan dukungan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kendal yakni bantuan kebencanaan (pelatihan, penanganan, dan rehabilitasi), kemudian bantuan alat dan modal usaha (pengelolaan ikan dan hasil tani), kemudian pelatihan UMKM dan industri kreatif, penyuluhan pencegahan stunting dan alat bantu disabilitas dan rehabilitasi untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). (cas/sf) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka Nilai Penambahan Kuota Haji 10.000 Orang untuk Indonesia Sulit Dilakukan
29-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan tidak ada pembahasan terkait tambahan 10.000 kuota haji asal Indonesia antara...
Yandri Susanto: Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan
27-06-2022 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Yaitu,...
Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII
23-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem...
Komisi VIII Terima Audiensi Persatuan Guru Nahdhatul Ulama
22-06-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menerima audiensi Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI,...