Komisi II Apresiasi Pelaksanaan Ujian CASN di Kanreg VII BKN

24-09-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Y. Jacki Uli usai menghadiri pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kanreg VII BKN Palembang, dan Kepala BKD Sumsel, di Palembang, Sumsel, Rabu (22/9/2021). Foto: Tasya/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Y. Jacki Uli menilai secara keseluruhan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 yang diselenggarakan oleh Kantor Regional VII BKN Palembang berjalan dengan baik. Ia berpendapat sistem teknologi informasi yang dipakai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini, mampu meminimalisir potensi kecurangan dan kebocoran soal ujian CASN.

 

“Menurut saya (ujian CASN di Kanreg VII BKN) sudah baik, sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan sudah dengan sistem IT, jadi tidak mungkin orang mencontek karena hasilnya akan langsung ditampilkan. Kemudian tidak mungkin ada kebocoran, jadi secara keseluruhan pelaksanaan cukup baik,” ujar Jacki usai menghadiri pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kanreg VII BKN Palembang, dan Kepala BKD Sumsel, di Palembang, Sumsel, Rabu (22/9/2021).  

 

Terkait masalah jaringan internet yang dipaparkan Kanreg VII BKN Palembang sebagai hambatan pelaksanaan ujian seleksi CASN, legislator dapil NTT II ini menilai, masalah tersebut adalah tanggung jawab pemerintah dan harus segera diperbaiki. Sebab, jika dibiarkan berlarut makan berpotensi menghambat pelaksanaan ujian.

 

“Kita harus menyiapkan sistem internet yang bagus karena sistem ujian sekarang tidak mungkin dimanipulasi. Itu kewajiban pemerintah yang menyiapkan semua peralatan. Jadi pemerintah perlu melakukan upaya perbaikan,” tanggap Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini.

 

Jacki juga melihat bahwa sistem rekrutmen CASN tahun ini memastikan seluruh pelamar yang diseleksi sesuai dengan latar belakang Pendidikan yang telah ditetapkan oleh BKN. Selain itu, sistem yang ada juga mampu meminimalisir percaloan CASN, sebab sistem pengawasan milik BKN dilakukan secara ketat dan terpadu.

 

“Jadi begini, formasi yang ada sekarang sudah ditentukan dulu, misalnya untuk kesehatan ya diisi dokter misalnya, guru ya guru, jadi mereka itu sesesuai dengan bidangnya. Untuk percaloan mungkin saja terjadi, tapi di (kasus) ini perlu ada suatu sistem pengawasan yang ketat, karena sulit sekali bila ada percaloan,” jelas Jacki.

 

Sebelumnya, Kepala Kanreg VII BKN Palembang Margi Prayitno dalam paparannya menyebutkan ada tiga masalah utama yang ditemukan oleh pihaknya selama tes CASN berlangsung di wilayah Regional VII BKN. Di antaranya, luasanya titik lokasi ujian, perubahan jadwal dan lokasi tes karena adanya peserta terdampak Covid-19, dan tidak meratanya cakupan jaringan internet di daerah. (nap/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rifqinizamy Karsayuda Soroti Pemerintah Belum Sampaikan RPP Otsus Papua ke DPR
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU...
Guna Percepatan Sengketa Pemilu 2024, DPR Dorong MoU antara KPU dengan MA dan MK
15-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat kesepakatan...
Terapan 'E-Government', Anggota DPR Apresiasi Pemprov Bali
14-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Gusardi Gaus mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster yang sudah berhasil menerapkan e-government di lingkungan Pemerintah...
BPN Harus Seimbangkan Kawasan Wisata dan Pertanian di Bali
14-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendorong agar Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali menyeimbangkan kawasan wisata dan pertanian di...