Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad

24-09-2021 / B.A.K.N.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati saat memimpin tim kunjungan kerja BAKN ke Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021). Foto: Bianca/Man

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional memiliki masalah yang sangat kompleks dan rumit. Oleh sebab itu BAKN DPR RI secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan akademisi guna mendapatkan masukan terkait dengan persoalan tersebut.

 

"Karena BAKN dalam masa sidang ini sedang menelaah tentang masukan atau hasil temuan BPK terkait dengan persoalan pertanahan dan kita tadi mendapatkan banyak masukan, banyak pencerahan, dan ini akan menjadi input yang sangat penting," ungkapnya usai memimpin tim kunjungan kerja BAKN ke Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021).

 

Lebih lanjut, Anis menekankan bahwa masukan-masukan yang didapat dari akademisi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun rekomendasi terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang permasalahan pertanahan, tata ruang dan agraria.

 

"Semakin banyak kita mendapat masukan semakin tergambar apa yang menjadi masalah dan dari situ nanti kita coba uraikan bagaimana rekomendasi terbaik yang diberikan untuk kedepannya lebih baik persoalan ini," tambahnya politisi fraksi PKS ini.

 

Ke depannya, Anis berharap permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional dapat diurai satu persatu melalui berbagai rekomendasi dari akademisi. "Ini tentu menjadi salah satu bahan kita untuk bagaimana di persoalan ini bisa kita urai, dan ini masih sangat banyak yang harus dilakukan. PR kita memang sangat banyak," imbuhnya.

 

Diketahui, berdasarkan hasil telaahan pemantauan hasil tindak lanjut pemeriksaan Kementerian ATR/BPN periode pemeriksaan 2005-2020 terdiri dari 45 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang meliputi LHP Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan Kinerja per 30 Juni 2021 sebagai berikut; temuan pemeriksaan sebanyak 484 temuan, rekomendasi sebanyak 924 rekomendasi, status tindak lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 641, status tindak lanjut belum sesuai sebanyak 181, belum ditindaklanjuti sebanyak 98, dan tidak dapat ditindaklanjuti 4 temuan, dengan nilai penyerahan aset sebesar Rp29.769.001.602. (bia/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Telaah Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau, BAKN DPR Kunjungi IPB University
23-06-2022 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan kunjungan BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor (IPB)...
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter
21-06-2022 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik...
Legislator Harap Pabrik Rokok di Pasuruan Bangun RS Khusus Paru-Paru
17-06-2022 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Bachrudin Nasori meminta pabrik-pabrik rokok yang ada di Pasuruan, Jawa Timur, membangun...
BAKN DPR Konsultasi ke BPK Terkait Penelaahan Cukai Hasil Tembakau
16-06-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan rapat konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penelaahan cukai hasil...