Komisi IV Soroti Pentingnya Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

25-09-2021 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Kunjungan Spesifik Panitia Kerja (Panja) RU KSDAE Komisi IV DPR RI di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021). Foto: Kiki/Man

 

Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah (pemda) bagi masyarakat adat terutama dalam membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

 

“Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Kunjungan Spesifik Panitia Kerja (Panja) RU KSDAE Komisi IV DPR RI di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (24/9/2021).

 

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai, masyarakat adat di Indonesia sangat memerlukan pengakuan hak terutama atas tempat tinggalnya. Suhardi mengatakan hal itu didasari oleh kehadiran masyarakat adat yang sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. “Masyarakat adat ini harus kita berikan pengakuan, karena mereka bukan hanya sudah ada sejak ratusan tahun, sebelum merdeka bahkan sebelum zaman kolonial mereka sudah ada,” jelasnya.

 

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI T.A Khalid mengatakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sangat penting karena memiliki kaitan erat dengan upaya melindungi ekosistem alam yang saat ini menjadi perhatian utama Komisi IV DPR RI.  “Kalau kita mau bersinergi dan memberikan kewenangan terhadap masyarakat adat yang tinggal di kawasan konservasi, mereka lebih paham akan lingkungannya, sehingga mereka punya rasa memiliki untuk menjaga lingkungannya,” tutur politisi Partai Gerindra itu.

 

Diketahui Kabupaten Sukabumi telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat. Namun, kebijakan tersebut belum didukung dengan adanya perda yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

 

Melihat masalah tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan dirinya berharap kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut mampu mendorong terciptanya Perda atas pengakuan hak masyarakat adat dan menyelesaikan berbagai kendala teknis yang dihadapinya. “Mudah-mudahan dengan kunjungan Komisi IV ini, memberikan dorongan lebih kuat kepada Pemda dan DPRD Kabupaten Sukabumi untuk kemudian segera menyusun perda,” harap legislator dapil Kabupaten Sukabumi itu. (rr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IV Apresiasi Teknologi ‘Rice To Rice’ Bulog Panaikang Makassar
15-10-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi teknologi mesin rice to rice yang ada di Gudang Bulog...
Pemerintah Harus Beri Atensi kepada Para Relawan RHL Untia
15-10-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, yang perlu diperhatikan di setiap lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan...
Sinergi, Kunci Penyelesaian Permasalahan Pelabuhan Perikanan Untia
15-10-2021 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga Stakeholders...
Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021
14-10-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap agar pemerintah mengkaji ulang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021....