Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

25-09-2021 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman mengaku hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.

 

Oleh sebab itu, Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.

 

“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance,” tandas Herman dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (25/9/2021).

 

Kendati demikian, politisi Partai Demokrat ini menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan dan kendati target pembangunannya harus mundur. Herman berharap proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 mendatang tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.

 

Herman menekankan segala proyek yang melibatkan anggaran harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi negara. “Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

 

Pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai PMN. "Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat," pungkas Herman. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PT KIW Diharap dapat Tingkatkan Perekonomian Kawasan Jateng
04-12-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubulon berharap PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha...
Komisi VI Dorong PT KIW Terus Berinovasi
04-12-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha...
Anggota DPR Minta Pemerintah Awasi Kinerja Perusahaan yang Laksanakan IPO
04-12-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan, dalam melaksanakan rencana Initial Public Offering (IPO) dan right issue BUMN tahun...
BUMN Diharap Mampu Berkontribusi dalam Pemilihan Ekonomi Nasional
03-12-2021 / KOMISI VI
Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar dan meluas, baik dari sisi kesehatan, maupun sektor ekonomi. Oleh karena itu, Wakil Ketua...