‘Right Issue’ Harus Dimaksimalkan Waskita untuk Perbesar Keuntungan

27-09-2021 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II dan Direksi Waskita Karya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal mendorong kreativitas BUMN infrastruktur dalam mencari potensi keuntungan perusahaan. Menurutnya, jika hanya dengan mengandalkan penyertaan modal negara (PMN) dan right issue yang potensi keuntungannya mencapai 26 persen di tahun ini belum cukup untuk menyehatkan keuangan PT Waskita Karya.

 

Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II dan Direksi Waskita Karya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021). Jon mengatakan, dengan adanya keputusan Waskita Group meminta PMN dan upaya melakukan right issue harusnya dapat memaksimalkan keuntungan mereka.

 

“Kalau tidak menggunakan PMN dan right issue itu kemungkinan keuntungannya 10 persen, kalau menggunakan dua hal ini keuntungannya menjadi 26 persen. Saya melihat di sini porsi PMN dan porsi yang berkaitan dengan right issue itu kan zero interest, bunganya 0. Jadi kalau 26 persen saja menurut saya masih kecil,” tegas Jon.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa dirinya bersama Fraksi PAN mendukung aktivitas right issue yang akan dilakukan Waskita, namun ia meminta kejelasan prospek ke depan. “Jadi ini tolong juga diprospek itu harus clear juga. Jadi poinnya kami mendukung ini tapi catatan-catatan yang saya sampaikan tolong menjadi perhatian,” ucapnya.

 

Selain itu, Jon juga meminta agar BUMN-BUMN yang ditugaskan berinvestasi di berbagai infrastruktur dapat diberikan hak pengelolaan. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu sumber pengembalian terhadap jumlah utang yang mereka miliki, serta value terhadap investasi yang dilakukan dapat meningkat.

 

“Kita bicara misalnya di tol satu daerah misalnya, kemarin kita mengunjungi (Tol) Panimbang, di situ betul-betul hanya berinvestasi tentang tolnya saja. Mereka tidak diberi hak pengelola terhadap wilayah-wilayah yang strategis di situ. Nah ini salah satu sumber pengembalian terhadap utang-utang mereka dan value terhadap investasi yang mereka lakukan juga bisa increase tinggi,” tandasnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Gunakan APBN, Nevi Zuairina Nilai Proyek Kereta Api Cepat Bermasalah
12-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai ada persoalan besar dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Bila dirunut kembali...
Nevi Zuairina Soroti Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia
10-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta Pengangkatan jajaran Komisaris dan Direksi pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia agar memperhatikan...
Perubahan Waktu Karantina Diharap Pulihkan Pariwisata Bali
08-10-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berharap langkah yang dilakukan pemerintah terkait perubahan waktu karantina bagi kedatangan...
Baidowi: Tidak Ingin Mendengar Keluhan Petani Terkait Kelangkaan Pupuk
03-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan ia tidak ingin mendengar adanya keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk. Menurutnya,...