Komisi IX Desak Kemnaker Tingkatkan Program JKP

28-09-2021 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat RDP dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, DJSN, Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, SPSI, KSBSI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021). Foto: Geraldi/Man

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal. Serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan klaim program JKP.

 

Hal tersebut dipaparkan saat membaca kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

 

Lebih lanjut, sehubungan dengan sisa anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1.791 triliun, Komisi IX mendesak Kemnaker untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut dengan memperluas kepesertaan dan wilayah penerima bantuan terutama pada sektor informal.

 

"Serta mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional lebih intens dalam melakukan pengawasan mulai dari validasi data hingga verifikasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)," tambah politisi Fraksi PKS itu.

 

Ansory menambahkan, Komisi IX juga mendesak Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk bersama membangun tata kelola data sehingga seluruh manfaat jaminan sosial dan bantuan sosial lebih tepat sasaran. 

 

BPJS Ketenagakerjaan juga diminta untuk mengembangkan program aplikasi BPJS Ketenagakerjaan dengan memperkaya pilihan aplikasi di dalamnya. Sehingga dapat memudahkan peserta program BPJS Ketenagakerjaan dalam mengakses aplikasi tersebut.

 

"Guna memberikan kemudahan, memahami kepesertaan dan mengklaim program program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, program jaminan kematian dan program jaminan kehilangan pekerjaan," tutupnya. (bia/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Netty Prasetiyani Nilai Pembukaan Penerbangan Internasional Bali untuk Wisman Terlalu Dini
15-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku khawatir pembukaan pintu penerbangan internasional bagi wisatawan mancanegara (wisman) atau Warga Negara...
Picu Kecemburuan Sosial, Publik Figur Kabur dari Karantina Harus Ditindak Tegas
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agarmemberi sanksi pada publik figur yang kabur dari masa karantina...
Izin Vaksin, Legislator Harap Masyarakat Percaya Hasil Kajian BPOM
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto berharap rakyat percaya hasil kajian yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI...
Cegah Stunting, Putih Sari Imbau Masyarakat Hidup Berencana
14-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengajak masyarakat selalu hidup berencana. Ada beberapa perencanaan yang bisa dilakukan meliputi merencanakan...