Pemerintah Perlu Berikan Perhatian Kesejahteraan Pendidik di Sekolah Swasta

28-09-2021 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI Fauzi Amro saat membacakan laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 beserta Nota Keuangannya. Foto: Runi/rni

 

Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat meminta pemerintah untuk memberikan perhatian kepada kesejahteraan pendidik terutama di sekolah swasta. Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga meminta pemerintah untuk juga memberikan perhatian pada pendidikan non formal agar dapat memfasilitasi pelajar yang putus sekolah. Fasilitasi pelajar yang putus sekolah ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya lost generation.

 

“Panja meminta agar pemerintah dapat menyempurnakan basis data pemberian bantuan di bidang pendidikan, baik berupa PIP dan bantuan kuota internet, agar lebih tepat sasaran dan tepat guna,” kata Anggota Banggar DPR RI Fauzi Amro saat membacakan laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

 

Banggar DPR, lanjut Fauzi, juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap guru non-PNS, antara lain dengan menambah jumlah kuota tunjangan profesi guru di sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK swasta serta MI, MTs, dan MA swasta. “Panja juga meminta pemerintah agar berikan perhatian yang lebih intensif terhadap anggaran pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi pengangguran,” tutur Anggota Fraksi NasDem DPR RI ini.

 

Adapun belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp1.944 triliun, atau meningkat sebesar Rp6,276 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar Rp1.938 triliun. Diketahui, Panja Belanja Pemerintah Pusat beranggotakan 53 Anggota Banggar DPR RI dan 26 orang perwakilan pemerintah. Panja bertugas untuk membahas belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangan, dan telah melakukan pembahasan pada tanggal 15 September 2021. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bagi Hasil Pusat-Daerah Belum Seimbang
06-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah menilai bagi hasil keuangan pusat dan daerah dinilai belum seimbang. Bagi hasil...
Muhidin: Butuh Kesepahaman Kelola TKDD
06-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said menegaskan, butuh kesepahaman yang utuh antara pemerintah pusan dan daerah...
Aceh Harus Bisa Tingkatkan Daya Saing Ekonomi
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mendorong agar Provinsi Aceh bisa meningkatkan daya saing ekonominya dengan...
Muhidin: Dana Otsus Aceh Layak Diteruskan
03-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said mengungkapkan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh layak dilanjutkan...