Perlu Lembaga Khusus Kelola Nuklir jadi EBT

28-09-2021 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori dalam kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Sulawesi Tengah, Senin (27/9/2021). Foto: Ayu/nvl

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori berharap ada badan/lembaga khusus langsung di bawah Presiden yang nantinya bertugas mengolah dan mengelola nuklir menjadi energi baru terbarukan (EBT) hingga bisa dinikmati oleh masyarakat.

 

"Ini ditujukan agar lebih fokus mengelola nuklir menjadi EBT yang aman dan ramah lingkungan. Sementara PLN tetap fokus mengurusi tugas-tugasnya menerangi rumah masyarakat hingga seluruh pelosok negeri," papar Bukhori dalam kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Sulawesi Tengah, Senin (27/9/2021).

 

Diakuinya, masalah siapa yang nantinya akan bertanggung jawab dalam pengelolaan nuklir menjadi EBT, jadi hal penting yang ikut menghambat pengembangan nuklir menjadi EBT. Ia mengungkapkan, memang beberapa pendapat menilai yang akan bertanggung jawab dan mengelola pemanfaatan nuklir menjadi EBT harus di bawah pengelolaan PLN.

 

Namun ada yang menganggap badan atau lembaga lain di luar PLN. Mengingat tugas PLN selama ini yang sudah sangat banyak, termasuk tugas bauran energi listrik, dan pemasangan listrik gratis. Sehingga akan lebih baik jika dibentuk badan atau lembaga khusus untuk mengurusi nuklir.

 

Selain itu faktor utama yang membuat pemanfaatan energi nuklir di tanah air belum berkembang adalah persepsi masyarakat dimana selama ini nuklir identik dengan bom atom dan senjata penghancur lainnya.

 

"Adanya pola pikir demikianlah  yang membuat nuklir di Indonesia belum berkembang," tambahnya didampingi Anggota Baleg DPR RI lainnya, Luluk Nur Hamidah, Jeffry Romdonny, Santoso dan Hasnah Syams. (ayu/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penggunaan Pedoman RIA Beri Manfaat Besar pada Penyusunan RUU
19-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan penggunaan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam penyusunan Naskah Akademik...
Harmonisasi RUU EBT, Baleg DPR Serius Cermati Aspirasi Masyarakat Bali
10-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan serius mencermati aspirasi yang disampaikan masyarakat Bali pada penyusunan Program Legislasi Nasional...
Baleg Tegaskan 7 RUU Provinsi Usulan Komisi II tidak Membentuk Provinsi Baru
07-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi di Sulawesi dan Kalimantan yang...
Baleg: EBT Harus Dikelola dan Dimanfaatkan Sebesar-Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat
05-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menekankan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus dikelola dan dimanfaatkan untuk...