RUU Dikdok Disepakati jadi Usul Inisiatif DPR

29-09-2021 / BADAN LEGISLASI

Ketua Panja RUU Dikdok Willy Aditya dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan RUU Dikdok di Gedung DPR RI, Jakarta. Foto : Naefuroji/mr

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) menjadi usul inisiatif DPR RI. Ketua Panja RUU Dikdok Willy Aditya mengatakan hal tersebut dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan RUU Dikdok di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

 

Nantinya usulan UU ini akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dikdok. Sebelumnya Willy mengatakan, Baleg telah membentuk Panja dan melakukan pembahasan secara intensif pada tanggal 15, 23, dan 27 September 2021. Kemudian memutuskan untuk menyepakati beberapa hasil penyusunan ruu tersebut secara garis besar.

 

“Tentu spirit pertama yang ingin kita kembalikan itu mengenai sumpah dokter harus mengutamakan kemanusiaan. Kita ingin mengembalikan spirit humanisme di dalam pendidikan kedokteran ini. Kemudian setelah melakukan beberapa kali rdpu dan menyerap aspirasi, kami dapatkan fakta bahwasanya dokter layanan primer merupakan kompetensi layanan primer yang terdapat di dalam kurikulum pendidikan dokter dan dokter gigi juga jadi concern kita,” terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

 

Hal selanjutnya yang patut direvisi dalam UU 20/2013 yakni agar uji kompetensi kedokteran tidak lagi menjadi salah satu syarat kelulusan studi dokter. “Kita akan menghadapi MEA, dimana ada pembukaan universitas atau fakultas kedokteran dari kampus-kampus luar negeri dan dokter-dokter dari Asia Tenggara bisa berpraktik di sini. Ini yang kemudian menjadi concern kita kenapa ini patut direvisi,” akunya.

 

Willy juga menegaskan, dalam UU Dikdok baru, Panja menginginkan adanya afirmasi dalam bentuk alokasi dan biaya kepada dokter yang mengabdi di daerah 3T. Menurutnya, selama ini alasan lulusan dokter-dokter menolak ditempatkan di daerah terluar adalah karena mereka tidak diberikan keberpihakan dukungan anggaran yang jelas.

 

“Maka kemudian kita ingin memberi afirmasi di dalam bentuk alokasi dan biaya, apakah nanti bentuknya dinas kan. Karena apa? Kalau orang ditempatkan di 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) kalau tidak ada afirmasi dan alokasi mereka tidak akan mau. Jadi itu yang menjadi concern kami untuk kemudian bahkan pembentukan perguruan tinggi kedinasan ini belajar dari beberapa negara yang ada ini juga tidak menutup kemungkinan,” tandasnya. (er/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka: Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Politik
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ditetapkan pada tanggal 25 November setiap tahunnya. Dalam rangka Hari Internasional Anti Kekerasan selama...
Willy Aditya: UU TPKS Komitmen Negara Jamin HAM Secara Menyeluruh
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Kekerasan seksual memang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, namun hadirnya Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana...
Baleg Apresiasi Masukan dari Berbagai Pihak di Sulsel Terkait RUU Tentang Bahan Kimia
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hasnah Syams mengapreasiasi masukan dari berbagai pihak dan stakeholder terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang...
RUU Bahan Kimia, Perhatikan Aspek Pengawasan Dan Penggunaan Di Indonesia
25-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Illiza Sa’aduddin melakukan Kunjungan Kerja bersama dengan Anggota Baleg DPR RI dalam rangka menyerap...