Satu Data Kependudukan Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien

06-10-2021 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mendorong agar pembangunan satu data kependudukan dapat mulai diterapkan di Indonesia. Sebab sistem single data tersebut merupakan prasyarat menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

 

Single data ini juga bukan hanya akan digunakan untuk identitas kependudukan saja tapi dapat digunakan untuk seluruh urusan yang menyangkut konteks hak-hak warga negara Indonesia," ujar Rifqi ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

 

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, ada banyak klaster yang menggunakan data kependudukan mulai pelayanan publik sampai perbankan. Data juga dapat membantu terselenggaranya pemerintahan yang baik dengan membantu penghitungan DAU, DAK, dana desa, verifikasi data bansos dan pelayanan masyarakat lainnya.

 

Oleh karena itu, kata Rifqi, Komisi II DPR RI sudah lama menyampaikan kepada pemerintah agar menggunakan data kependudukan yang lebih update. Ia mencontohkan, misalnya menggunakan data kependudukan yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selalu memperbarui datanya setiap menjelang pemilihan umum.

 

Rifqi juga tak menampik bahwa untuk merapikan data kependudukan ini tentu masih butuh kerja sama seluruh stakeholder. Semua stakeholder perlu berkoordinasi dan saling menjaga kualitas pengambilan datanya. "Kami beberapa kali sampaikan komitmen kesiapan dukungan anggaran terkait single entry data," ujar Rifqi sembari berharap Indonesia dapat menyongsong menuju digitalisasi data kependudukan di masa depan. (ah/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Junimart Girsang Ungkap Modus Operandi Mafia Tanah
18-01-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, kejahatan mafia tanah saat ini sudah bersifat extraordinary crime dan dengan...
Pemerintah Diminta Buat Regulasi Uji Kelayakan Penjabat Kepala Daerah
18-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan inovasi untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong karena Pilkada...
Antisipasi Kekacauan, Anggota DPR Nilai Presiden Perlu Terbitkan Perppu Pilkada 2024
16-01-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait...
Jadwal Pemilu 2024 Ditargetkan Selesai dalam Waktu Dekat
14-01-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menuturkan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah mulai dibahas dan ditargetkan selesai...