DPR Setujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

07-10-2021 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, (7/10/2021). Foto: Runi/Man

 

Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang berada di DPR RI menyetujui RUU HPP untuk diundangkan.

 

"Apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapat disetujui menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar kepada peserta rapat yang disambut jawaban setuju di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, (7/10/2021). Selanjutnya regulasi itu tinggal diteken oleh Presiden Joko Widodo sebelum resmi berlaku.

 

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT: RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021 - 2022

 

Sebanyak delapan fraksi yang menyatakan persetujuan pengesahan ialah fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP. Sedangkan fraksi PKS menyampaian penolakan rancangan UU ini sebagaimana yang sudah disampaikan saat pembicaraan di tingkat komisi.

 

Adapun sebelumnya, rancangan UU itu telah melalui pembahasan di Komisi XI DPR RI bersama pemerintah serta dalam rapat Panja hingga rapat Timus dan Timsin. Beleid baru itu pun akan menggantikan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

 

Sebelum rapat paripurna mengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie melaporkan bahwa UU tentang pajak yang baru ini terdiri dari sembilan BAB dan 19 pasal. Secara garis besar terdapat beberapa pengaturan seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi.

 

Lalu UU HUP turut mengatur perbaikan pada Pajak Penghasilan dan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. UU itu juga akan mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan juga Pajak Karbon. Tak lupa pula Dolfie menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak dalam menuntaskan UU itu.

 

"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi yang dilaksanakan Komisi XI ini," tutupnya. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Golkar Sepakati Delapan RUU Tentang Provinsi Jadi RUU Inisiatif DPR
17-11-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan...
Setujui RUU 8 Provinsi, F-Partai Gerindra Berikan Sejumlah Catatan Penting
17-11-2022 / PARIPURNA
Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui RUU 8 Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,...
Fraksi PPP Setujui RUU 8 Provinsi, Tingkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
17-11-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.)...
F-PKB Memberikan Pendapatnya Terkait RUU 8 Provinsi, Perkuat Pengakuan terhadap Eksistensi Daerah di Indonesia
17-11-2022 / PARIPURNA
DPR RI bersama Fraksi-Fraksi menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam agenda...