UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian Penting dari Reformasi Pajak

07-10-2021 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima tanggapan pemerintah terhadap UU HPP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Foto: Azka/nvl

 

Reformasi perpajakan adalah suatu mata rantai tak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati merupakan bagian penting dari reformasi tersebut.

 

"Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mempercepat proses reformasi perpajakan untuk menata ulang sistem perpajakan Indonesia agar mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dan mengantisipasi dinamika sosial ekonomi di masa yang akan datang," ujar Yasonna saat membacakan pendapat akhir pemerintah terhadap UU HPP di hadapan peserta Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (7/10/2021).

 

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT: RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-7 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021 - 2022


Lebih lanjut Yasonnya bilang, reformasi perpajakan dilakukan baik di dalam aspek administrasi maupun aspek kebijakan. "UU HPP yang telah disepakati merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah/panjang, dengan beberapa tujuan," terangnya.

 

Pertama untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; Kedua mengoptimalkan penerimaan negara; Ketiga, Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; Keempat, Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak;

 

Terakhir ialah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Oleh karena itu, kata Yasonna mengatakan pemerintah sangat menghargai dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai kalangan masyarakat, serta dapat menerima berbagai usulan DPR dalam pembahasan yang sangat konstruktif di Panja RUU HPP.

 

"Sehingga dapat tercapai keseimbangan antara kepentingan Pemerintah untuk melaksanakan reformasi perpajakan, dengan kepentingan untuk menjaga kondisi masyarakat dan dunia usaha, serta keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah," urainya.

 

Pemerintah juga berharap melalui UU HPP ini, pajak benar-benar hadir untuk mendukung rakyat dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan keadilan di masyarakat. Dalam penjelasannya, Yasonna menjabarkan penerapan tarif PPh Badan sebesar 22 persen, penerapan tarif PPN sebesar 11 persen pada April 2022.



Serta pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Semester I Tahun 2022 dapat meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan pada APBN pada Tahun 2022 serta mendukung penyehatan kembali APBN dengan defisit maksimal 3 persen pada tahun 2023. "Kami meyakini dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda reformasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara," pungkas Menkumham. (ah/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI
08-11-2021 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI...
Menjabat Hanya Setahun, Puan Maharani Harap Jenderal Andika Kerja Maksimal
08-11-2021 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menitipkan pesan kepada Jenderal Andika Perkasa yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR...
Indonesia Harus Perhatikan Situasi di Myanmar dan Laut China Selatan
01-11-2021 / PARIPURNA
Pemerintah dan DPR diimbau memberi perhatian serius atas situasi terkini di Myanmar dan Laut China Selatan. Kondisi yang tidak stabil...
Amin AK Usulkan Pembentukan Pansus Tangani Kasus di PT Garuda Indonesia
01-11-2021 / PARIPURNA
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengungkapkan mismanajemen yang mengakibatkan kerugian di PT Garuda Indonesia. Menurutnya perusahaan maskapai ini...